05/08/2023
Pernyataan Sikap JBMI
Atas Kunjungan Menteri Tenaga Kerja RI ke Hong Kong
ATURAN ZERO AGENCY FEE TERBUKTI GAGAL MEMBEBASKAN
PRT INDONESIA DARI BEBAN BIAYA DAN PELANGGARAN
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Tenaga Kerja RI, Ibu Ida Fauziyah, bersama ASPATKI (Asosiasi P3MI) berkunjung ke Hong Kong pada 30 - 31 Juli 2023 untuk kembali mensosialisasikan peraturan pembebasan biaya penempatan atau zero agency fee bagi PRT Indonesia yang ditempatkan ke Hong Kong dan bahwa mayoritas biaya perekrutan harus ditanggung calon majikan. Pemerintah beranggapan cara ini dapat menyelesaikan persoalan biaya berlebih (overcharging) yang menimpa PMI di Hong Kong, akan tetapi pemerintah salah.
Peraturan zero cost sudah diresmikan sejak 2020. Namun mayoritas PMI sektor domestik di Hong Kong dan di negara-negara lain masih tetap dipungut biaya keberangkatan yang sangat mahal. Biaya-biaya tersebut dinikmati oleh P3MI, agen Hong Kong, swasta lain (BPJS, RS, dsb) dan pemerintah Indonesia sendiri. Selain itu, PMI pendatang baru masih mengalami penahanan paspor dan kontrak kerja oleh agen Hong Kong dan surat-surat penting (KTP, ijazah, KK, dsb) oleh P3MI di Indonesia.
Permasalahan beban biaya dan pelanggaran-pelanggaran yang menyertainya sudah lama diteriakkan oleh JBMI dan anggota-anggotanya melalui forum, dialog, petisi hingga pengaduan ratusan korban overcharging. Akan tetapi, pemerintah tidak mampu memberi solusi untuk mengembalikan uang dan dokumen para korban. Pemerintah juga gagal membuat biaya keberangkatan lebih murah dan proses bermigrasi lebih mudah.
Peraturan zero agency fee sangat indah di atas kertas tetapi nyatanya tidak bisa dipraktekkan.
Buktinya hingga sekarang, PMI masih harus membayar biaya antara HKD 12,000 hingga HK$20,000 untuk satu kali kontrak agar dapat bekerja di Hong Kong. Jika PMI mengalami PHK maka dia dapat dipungut biaya baru sebesar HK$4,000-HK$ 6,000.
Sebagai perbandingan, pemerintah Filipina juga menerapkan peraturan bebas biaya, bahkan jauh lebih awal daripada pemerintah Indonesia. Akan tetapi buktinya sampai sekarang pekerja migran Filipina masih tetap dipungut biaya keberangkatan sebesar HK$5000 hingga HK$8000. Ini artinya meski peraturan ada tetapi tidak dapat dilaksanakan.
Pemerintah Indonesia sudah berkali-kali membuat peraturan perubahan biaya penempatan bagi PRT Indonesia ke Hong Kong. Dari HK$17,000 diturunkan menjadi HK$9,000 dan kemudian dinaikkan menjadi HK$15,000 lalu sekarang dihapus menjadi zero agency fee. Akan tetap di lapangan, PMI tetap membayar biaya yang jauh lebih besar dari biaya yang ditetapkan. Bahkan tidak ada satupun P3MI yang dihukum penjara karena pelanggaran ini.
Pemerintah tutup mata atas praktek overcharging yang merajalela karena sengaja kongkalikong dengan P3MI untuk menjual tenaga kerja Indonesia keluar negeri sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan risiko. Pengiriman tenaga kerja sudah menjadi bisnis besar yang sangat menggiurkan dan menguntungkan banyak pihak sejak tahun 1980-an. Pemerintah memainkan peran sebagai penyedia stock tenaga kerja dan mencari potensi pasar sementara P3MI dan agen sebagai distributor di lapangan. Dalam bisnis ini, PMI diperlakukan layaknya barang dagangan. Dorongan mencari pasar tenaga kerja semakin besar setelah pandemi Covid-19 seiring membludaknya pengangguran khususnya di kalangan mereka yang berpendidikan tinggi. Inilah alasan mengapa Menteri Tenaga Kerja meminta agar pemerintah Hong Kong dan negara-negara lain membuka pasar bagi penempatan tenaga kerja formal dari Indonesia.
Lebih dari itu, dalam kunjungan langka ini, Ibu Menteri bahkan tidak menyempatkan menemui pimpinan dari organisasi-organisasi yang selama ini aktif memperjuangkan hak dan kesejahteraan PMI. Ratusan korban overcharging yang sedang menuntut keadilan juga tidak ditemui. Lalu bagaimana Ibu Menteri dapat membuat kebijakan dan langkah yang membantu para PMI jika para PMI yang bersangkutan saja tidak ditemui?
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menerapkan bebas biaya bagi PMI maka langkah pertama dan utama adalah dengan terlebih dahulu menghukum penjara P3MI yang memungut biaya berlebih dan mengembalikan uang dan dokumen dari para korban. Jika pemerintah sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan bagi PMI maka pemerintah harus membuka ruang pengaduan dan jalur pengaduan yang mudah di kantor-kantor perwakilan pemerintah di luar negeri serta mempercepat proses penanganan kasus agar para korban tidak semakin terlantar.
Peraturan dan siaran pers yang dikeluarkan pemerintah Indonesia hanya cantik diatas kertas tetapi kenyataannya tidak dapat dijalankan. Sementara apa yang kami sampaikan diatas adalah berdasarkan kondisi konkret PMI di Hong Kong.
3 Agustus 2023
JBMI Hong Kong & Macau
Kontak person :
Contact person
Sringatin: 69920878
Septi : 9685 1379
