Supply Chain Indonesia

24/09/2026

[REGULASI] KMK NO. 14/MK/BC/2026 TENTANG PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

Pemerintah menetapkan ketentuan baru mengenai jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor. Ketentuan ini menjadi acuan dalam memberitahukan jumlah barang, termasuk untuk barang yang dikeluarkan dari KPBPB, KEK, dan TPB ke luar Daerah Pabean.

🔎 Apa yang perlu diperhatikan pelaku usaha?
• Satuan barang dalam pemberitahuan pabean ekspor wajib mengikuti ketentuan dalam Lampiran KMK No. 14/2026.
• Pastikan HS Code dan satuan barang telah sesuai.
• Cocokkan satuan pada dokumen ekspor dengan satuan yang ditetapkan.
• Perbarui SOP, master data, maupun ERP apabila diperlukan.

📅 Ditetapkan: 25 Februari 2026
⏱️ Berlaku: 10 hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

Regulasi selengkapnya dapat diunduh dalam format pdf pada tautan: https://bit.ly/4ynZsb2

Supply Chain Indonesia
Research | Consulting | Training
Website: www.SupplyChainIndonesia.com
0821 1515 9393
Linktree: https://linktr.ee/supplychain.indonesia

24/09/2026

Supply Chain Indonesia menjadi Mitra Pendukung EVCharge Live Indonesia 2026. ⚡

Berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada tanggal 11–12 November, EVCharge Live Indonesia menyatukan komunitas pengisian daya EV dan mobilitas listrik Indonesia untuk menjelajahi teknologi, kemitraan, dan ide-ide yang mempercepat transisi menuju mobilitas listrik.

Selama dua hari, temui 3.000+ profesional di bidang EV dan mobilitas, jelajahi solusi dari 80+ peserta pameran, serta dengarkan paparan dari 100+ pembicara ahli yang membahas infrastruktur pengisian daya EV, elektrifikasi armada, baterai, mobilitas listrik, kebijakan, adopsi EV, dan masih banyak lagi.

Bergabunglah dengan kami bulan November ini dan jadilah bagian dari komunitas EV Indonesia yang berkembang.

🎟️ Dapatkan tiket GRATIS Anda: https://www.terrapinn.com/EVChargeLiveID26Expo

24/09/2026

[BERITA] ⁠AIRLANGGA UNGKAP TIGA SYARAT EKONOMI RI TUMBUH 6–8 PERSEN

Jakarta, TopBusiness – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027 dan meningkat hingga 8% dalam jangka menengah. Target tersebut akan didukung melalui percepatan investasi, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan ekspor dan efisiensi logistik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terdapat tiga syarat utama yang perlu dipenuhi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Pertama, pertumbuhan investasi harus lebih cepat dibandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, produktivitas dan kualitas SDM harus meningkat. Ketiga, ekspor harus semakin memiliki nilai tambah yang disertai dengan logistik yang lebih efisien.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 menuju 8% dalam jangka menengah, tiga syarat utama. Pertama, investasi harus tumbuh lebih cepat daripada PDB, kedua, produktivitas dan kualitas SDM meningkat, dan ketiga yakni ekspor harus semakin bernilai tambah dan logistik semakin efisien,” ujar Airlangga dalam keterangannya yang dikutip Kamis (24/9/2026).

Berita selengkapnya:
https://bit.ly/4yf4LK7

Supply Chain Indonesia
Research | Consulting | Training
Website: www.SupplyChainIndonesia.com
0821 1515 9393
Linktree: https://linktr.ee/supplychain.indonesia

#‎‎‎‎‎‎‎⁠Berita #⁠Airlangga

Jakarta, TopBusiness – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027 dan meningkat hingga 8% dalam jangka menengah. Target tersebut akan didukung melalui percepatan investasi, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan ekspor dan ...

24/09/2026

🔄 Saatnya Mengubah Cara Anda Mengelola Supply Chain!

Perencanaan yang berjalan secara silo dapat membuat forecast, inventory, dan replenishment tidak tersinkronisasi.

Melalui Workshop CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment), Anda akan mempelajari bagaimana membangun kolaborasi, integrasi data, dan perencanaan supply chain yang lebih responsif dan efektif.

🎯 Workshop CPFR
📅 14 Oktober 2026 | 09.00–16.00 WIB
📍 Hotel Ibis Styles Sunter, Jakarta Utara

Fasilitator:
Dr. Berty Angiyantari, FCILT
Consultant Executive INOVERSI & Senior Consultant SCI

👉 Yuk, siapkan supply chain yang lebih terintegrasi dan kolaboratif. Daftarkan diri Anda sekarang dan jadilah bagian dari transformasinya!

Registrasi:
Asya 0813-8557-0756
Ayu 0821-1515-9595

24/09/2026

[BERITA] ⁠PEMERINTAH KEJAR EFISIENSI LOGISTIK NASIONAL

Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional untuk memperkuat efisiensi dan daya saing ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, pencapaiannya membutuhkan pembenahan konektivitas, infrastruktur, serta tata kelola distribusi agar penurunan biaya benar-benar terasa hingga pelaku usaha dan konsumen.

Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meskipun telah mengalami perbaikan dari posisi sebelumnya yang sempat berada di atas 20 persen terhadap PDB, porsi biaya logistik Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura sekitar 8 persen, Malaysia sekitar 13 persen, dan Filipina sekitar 13 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan biaya logistik nasional dapat ditekan hingga 10 persen guna meningkatkan efisiensi perekonomian di tengah ketidakpastian global. “Kita ketahui logistik angkanya sekitar 14 persen, kalau kita targetkan 10 persen saja, maka itu akan perbaikan terhadap perekonomian nasional yang deltanya 4 persen. Jadi itu mungkin salah satu low hanging fruit yang harus kita kejar,” ujar Airlangga dalam acara ANTARA Business Forum (ABF) 2026 di Jakarta, Rabu (23/9).

Berita selengkapnya:
https://bit.ly/4ht4uMx

Supply Chain Indonesia
Research | Consulting | Training
Website: www.SupplyChainIndonesia.com
0821 1515 9393
Linktree: https://linktr.ee/supplychain.indonesia

#‎‎‎‎‎‎‎⁠Berita #⁠Pemerintah

Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional untuk memperkuat efisiensi dan daya saing ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, pencapaiannya membutuhkan pembenahan konektivitas, infrastruktur, serta tata kelola distribusi agar penurunan biaya benar-benar terasa hingga pelaku usah...

23/09/2026

[BERITA] ⁠KKP MODERNISASI PELABUHAN PERIKANAN, PPN KEJAWANAN JADI LANGKAH AWAL

Jakarta, InfoPublik – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan perbaikan kualitas pelabuhan perikanan akan terus dilakukan seperti di negara-negara maju, untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan serta menjaga keberlanjutan.

Sebagai langkah awal, KKP tengah mengembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Cirebon, Jawa Barat menjadi bertaraf internasional, kemudian disusul PPN Pengambengan di Karangasem, Bali. “Modeling seperti ini akan (terus) kita lakukan dalam membangun infrastruktur perikanan di Indonesia, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus juga tetap menjaga lingkungan menjadi lebih baik,” ujar Menteri Trenggono pada acara Groundbreaking Pengembangan PPN Kejawanan di Cirebon, Kamis (17/9/2026).

Pengembangan PPN Kejawanan dan Pengambengan dilakukan setelah melalui kajian cukup panjang, termasuk melakukan bench-marking ke negara-negara maju, seperti Jepang, Australia dan sejumlah negara di Eropa. KKP juga sudah menghitung dampak ekonomi dari perbaikan pelabuhan perikanan, termasuk penyerapan jumlah tenaga kerja.

Berita selengkapnya:
https://bit.ly/4Axhx8o

Supply Chain Indonesia
Research | Consulting | Training
Website: www.SupplyChainIndonesia.com
0821 1515 9393
Linktree: https://linktr.ee/supplychain.indonesia

#‎‎‎‎‎‎‎⁠Berita #⁠KKP

Jakarta, InfoPublik - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan perbaikan kualitas pelabuhan perikanan akan terus dilakukan seperti di negara-negara maju, untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan serta menjaga keberlanjutan. Sebagai langkah awal, KKP tengah mengembangkan....

23/09/2026

INDONESIA ECONOMIC OUTLOOK (IEO) 2027
The 5th Annual National Economic & Business Strategy Conference

Bagaimana perusahaan dapat membaca perubahan lanskap ekonomi global dan menerjemahkannya menjadi strategi yang relevan bagi supply chain, industri konsumen, logistik, dan konektivitas menuju 2027?

Supply Chain Indonesia menghadirkan Dr. Berty Argiyantari, Praktisi Logistik dan Supply Chain, dengan topik: “Daily Outlook Synthesis and Strategic Implications 2027: Supply Chain, Consumer Industry, Logistics, and Connectivity Outlook”

Dapatkan perspektif mengenai perkembangan dan implikasi strategis 2027 bagi dunia usaha, khususnya dalam menghadapi perubahan pola konsumsi, dinamika supply chain, perkembangan logistik, serta arah konektivitas yang semakin terintegrasi.

📅 7 Oktober 2026
📍 JS Luwansa Hotel, Jakarta

Registrasi:
https://bit.ly/IEO_2027

Informasi lengkap:
https://supplychainindonesia.com/ieo2027/

Sponsorship:
📞 0821 1515 9393 – Nana

23/09/2026

[BERITA] ⁠BIAYA LOGISTIK INDONESIA MASIH 24 PERSEN DARI PDB, REFORMASI RANTAI PASOK DINILAI MENDESAK

Biaya logistik Indonesia yang masih mencapai sekitar 23-24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh pada sistem rantai pasok nasional. Pembenahan biaya logistik dinilai tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik seperti pelabuhan dan jalan.

Integrasi sistem, digitalisasi proses bisnis, serta sinkronisasi antarpemangku kepentingan juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Arief Poyuono, mengatakan, biaya logistik Indonesia masih hampir dua kali lipat dibandingkan negara-negara industri yang berada pada kisaran 8-12 persen dari PDB.

Menurut dia, tingginya biaya logistik berdampak terhadap efisiensi industri nasional dan daya saing ekspor Indonesia. “Persoalan logistik Indonesia bukan semata kurangnya pelabuhan atau jalan. Tantangan terbesar justru pada integrasi rantai pasok, kepastian waktu pengiriman, digitalisasi proses bisnis, dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2026).

Berita selengkapnya:
https://bit.ly/4hqaFko

Supply Chain Indonesia
Research | Consulting | Training
Website: www.SupplyChainIndonesia.com
0821 1515 9393
Linktree: https://linktr.ee/supplychain.indonesia

#‎‎‎‎‎‎‎⁠Berita #⁠⁠⁠Biaya

Biaya logistik Indonesia yang masih mencapai sekitar 23-24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh pada sistem rantai pasok nasional. Pembenahan biaya logistik dinilai tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik seperti pelabuhan dan jalan...

22/09/2026

[INFO BUKU] CITY LOGISTICS: MENGGERAKKAN KOTA, FONDASI DAYA SAING, DAN KUALITAS HIDUP

Penulis: Prof. Nahry, Prof. Sutanto Soehodho, Dr. Zaroni

Bagaimana kota-kota modern dapat tumbuh lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan? Temukan jawabannya dalam buku City Logistics, referensi komprehensif yang membahas konsep, strategi, hingga praktik terbaik logistik perkotaan di era digital.

✅ Cocok untuk praktisi logistik & supply chain
✅ Akademisi dan mahasiswa
✅ Pemerintah daerah dan perencana kota
✅ Pelaku transportasi, pergudangan, dan e-commerce

Dapatkan wawasan tentang urban freight, last-mile delivery, manajemen transportasi, pergudangan, teknologi logistik, hingga kebijakan pengembangan kota yang berkelanjutan.

💰 Harga: Rp149.000*
*harga belum termasuk ongkir

Manfaatkan diskon 15% untuk pembelian melalui SCI

Informasi dan pemesanan:
0821-1515-9595 Ayu

⚠️ Stok terbatas! Jangan sampai kehabisan. Segera pesan dan lengkapi koleksi literatur logistik Anda sekarang juga.

22/09/2026

[BERITA] ⁠PENGUSAHA LOGISTIK SOROTI KESIAPAN PELAKSANAAN ZERO ODOL 2027

Jakarta – Pengusaha logistik tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyoroti kesiapan pelaksanaan Zero Over Dimension Overloading (ODOL). ALFI berharap realisasi pelaksanaan Zero ODOL pada 2027 dapat berjalan lancar, meskipun terdapat permasalahan regulasi yang belum disesuaikan.

Ketua Kompartemen Bidang Angkutan Darat DPP ALFI, Ivan Kamadjaja menyebut, masih belum adanya niat Pemerintah untuk mengubah regulasi. Menurutnya, regulasi tersebut yang perlu diubah terkait Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan yang tetap disesuaikan dengan kelas jalan.

Ivan menjelaskan, jika aturan MST belum diubah dan Zero ODOL dijalankan, maka dapat memicu kemacetan yang lebih parah. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena semakin banyaknya jumlah truk kategori ODOL yang masih dapat berada di jalan.

“Kalau Zero ODOL itu tetap dipaksakan berjalan dengan Undang-Undang dan peraturan yang sekarang dengan kondisi baru. Yang terjadi nanti malah keributan-keributan baru dari pemilik truk,” kata Ivan dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Selasa 22 September 2026.

Berita selengkapnya:
https://bit.ly/4yaWYwX

Supply Chain Indonesia
Research | Consulting | Training
Website: www.SupplyChainIndonesia.com
0821 1515 9393
Linktree: https://linktr.ee/supplychain.indonesia

#‎‎‎‎‎‎‎⁠Berita #⁠⁠Pengusaha #2027

Jakarta - Pengusaha logistik tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyoroti kesiapan pelaksanaan Zero Over Dimension Overloading (ODOL). ALFI berharap realisasi pelaksanaan Zero ODOL pada 2027 dapat berjalan lancar, meskipun terdapat permasalahan regulasi yang belum dises...