VS Solution Group

27/05/2026

Siap bos, ini caption yang tinggal copy:

Tidak semua surat dari pajak itu artinya langsung pemeriksaan.

Dalam praktiknya, surat dari DJP bisa punya level yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya pengawasan/klarifikasi, ada yang sudah masuk pemeriksaan pajak, dan ada juga yang lebih serius seperti pemeriksaan bukti permulaan.

Contohnya, SP2DK pada dasarnya adalah surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Jadi ini masih ruang klarifikasi, bukan langsung vonis salah atau langsung SKP. DJP sendiri menjelaskan bahwa SP2DK bukan surat ketetapan pajak dan bukan vonis pelanggaran.

Sedangkan pemeriksaan pajak memiliki prosedur tersendiri, mulai dari surat perintah/pemberitahuan pemeriksaan, peminjaman dokumen, pembahasan hasil pemeriksaan, sampai berpotensi terbit produk hukum seperti SKP atau STP. Ketentuan pemeriksaan pajak saat ini mengacu pada PMK 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.

Lalu ada juga pemeriksaan bukti permulaan, yang levelnya berbeda karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana perpajakan dan diatur tersendiri dalam PMK 177/PMK.03/2022.

Jadi, ketika menerima surat dari pajak, jangan langsung panik. Yang paling penting adalah baca jenis suratnya, pahami tahapannya, cek data yang diminta, dan siapkan jawaban yang rapi serta sesuai kondisi sebenarnya.

Karena dalam perpajakan, beda jenis surat = beda risiko, beda cara jawab, dan beda strategi penanganannya.

24/05/2026

Dapat SP2DK dari kantor pajak? Jangan panik dulu.

SP2DK bukan berarti Wajib Pajak langsung salah atau otomatis harus bayar pajak.

SP2DK adalah proses permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari KPP. Jadi, Wajib Pajak masih punya ruang untuk memberikan klarifikasi, menyampaikan bukti, dan menjelaskan kondisi sebenarnya.

Yang penting, jangan asal jawab dan jangan juga diabaikan.

Pahami dulu isi suratnya.
Cek data yang dipermasalahkan.
Siapkan dokumen pendukung.
Lalu susun jawaban secara rapi dan profesional.

Karena dalam urusan pajak, jawaban yang tepat bukan hanya soal cepat merespons, tapi juga soal data, strategi, dan mitigasi risiko.

Save postingan ini agar siap jika suatu saat menerima SP2DK.
Butuh pendampingan? Konsultasikan dulu sebelum mengambil langkah.

24/05/2026

Cara ini bikin dividen bisa bebas pajak, tapi… jangan sampai salah syarat.

Dividen memang bisa dikecualikan dari objek PPh, tetapi perlakuannya beda tergantung siapa penerimanya.

Kalau penerimanya badan dalam negeri, dividen dari perusahaan dalam negeri umumnya bisa menjadi bukan objek pajak.

Tapi kalau penerimanya orang pribadi, dividen baru bisa bebas pajak kalau diinvestasikan kembali di Indonesia dan dilaporkan dengan benar di SPT Tahunan.

Jadi jangan cuma dengar “dividen bebas pajak”, lalu langsung dianggap aman.

Cek dulu:
siapa penerimanya, dari mana sumber dividennya, dan apakah syarat investasinya sudah dipenuhi.

Simpan video ini biar gak salah perlakuan dividen, dan follow untuk bahasan pajak yang simpel tapi tetap aman secara aturan.

23/05/2026

22/05/2026

Uang masuk rekening belum tentu omzet.
Tapi dalam pajak, setiap dana masuk tetap harus bisa dijelaskan asal-usulnya.
Bisa saja itu pinjaman keluarga, titipan, modal tambahan, refund, atau transfer antar rekening.
Masalahnya, kalau semua dana bercampur tanpa catatan dan tanpa bukti, uang yang sebenarnya bukan omzet bisa terlihat seperti omzet.
Makanya, mulai rapikan dari sekarang:
Pisahkan rekening bisnis dan pribadi.
Simpan bukti transaksi.
Buat rekap uang masuk dan keluar.
Catat mana omzet dan mana bukan omzet.
Karena dalam pajak, bukan cuma soal “benar”.
Tapi juga soal bisa membuktikan.
Save postingan ini supaya tidak lupa.
Konsultasikan ke VSS bila membutuhkan pendampingan pajak untuk bisnis Anda.

22/05/2026

Uang masuk rekening belum tentu omzet.
Tapi dalam pajak, setiap dana masuk tetap harus bisa dijelaskan asal-usulnya.
Bisa saja itu pinjaman keluarga, titipan, modal tambahan, refund, atau transfer antar rekening.
Masalahnya, kalau semua dana bercampur tanpa catatan dan tanpa bukti, uang yang sebenarnya bukan omzet bisa terlihat seperti omzet.
Makanya, mulai rapikan dari sekarang:
Pisahkan rekening bisnis dan pribadi.
Simpan bukti transaksi.
Buat rekap uang masuk dan keluar.
Catat mana omzet dan mana bukan omzet.
Karena dalam pajak, bukan cuma soal “benar”.
Tapi juga soal bisa membuktikan.
Save postingan ini supaya tidak lupa.
Konsultasikan ke VSS bila membutuhkan pendampingan pajak untuk bisnis Anda.
Hashtag:





PajakUMKM
UMKMIndonesia
PengusahaIndonesia
BisnisUMKM
SP2DK
Coretax
LaporPajak
PajakPribadi
PajakPerusahaan
PembukuanBisnis
RekeningBisnis
RekeningPribadi
EdukasiPajak
TipsPajak
TaxConsultantIndonesia

16/05/2026

Pemeriksaan pajak bukan sesuatu yang selalu bisa dihindari.
Tapi bisnis yang sehat selalu siap ketika waktunya tiba.

Karena yang membuat perusahaan tenang bukan “tidak diperiksa”,
melainkan data yang rapi, laporan yang jelas, dan keputusan yang sudah dipersiapkan sejak awal.

Banyak bisnis panik saat surat pemeriksaan datang.
Padahal persiapan seharusnya dilakukan jauh sebelum itu terjadi.

Siap diperiksa > sibuk mencari alasan. 📊

Pengusaha Finance Akuntansi TaxPlanning Corporate KepatuhanPajak AuditPajak BusinessOwner Perusahaan KontenBisnis

11/05/2026

PPS kalian akan di priksa…

25/04/2026

“Semua bunga bisa jadi biaya ? Eits... belum tentu 👀”

Beban bunga bisa dibiayakan secara fiskal, asal memenuhi syarat:

✅ Dipakai untuk kegiatan usaha
✅ Ada hubungan langsung dengan penghasilan
✅ Bukan untuk kepentingan pribadi
✅ Tidak melanggar ketentuan DER (Debt to Equity Ratio)

❌ Yang menjadi masalah pada umumnya adalah bunga yang dibebankan melebihi ketentuan DER (Debt Equity Ratio).

Kalau gak sesuai?
❌ Bisa dikoreksi DJP → jadi non deductible expense

📌 Dasar hukum:
Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a → biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf f → biaya yang tidak boleh dikurangkan
PMK 169/PMK.010/2015 → batasan DER (maks 4:1)

08/10/2021

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui aturan tersebut, pemerintah meresmikan Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak atau tax amnesty yang akan dimulai pada tahun 2022. Sebelumnya, pemerintah telah mengadakan pengampunan pajak pada tahun 2016. Bagaimana hasil Tax Amnesty Jilid I dan aturan Tax Amnesty Jilid II? Simak infografis berikut ini.