01/09/2026
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran sebelumnya mencapai 77,6 persen. Kini, angka tersebut berhasil ditekan menjadi kurang dari 5 persen melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data pemerintah.
"Ketika kami melakukan uji coba di Banyuwangi, kami memahami bansos atau transfer tunai yang tidak tepat sasaran sekitar 77,6 persen," kata Luhut dalam Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut Luhut, tingginya angka ketidaktepatan sasaran menunjukkan masih adanya persoalan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak. Pemerintah kemudian mengembangkan sistem digital untuk meningkatkan akurasi data penerima.
"Anda bisa membayangkan betapa besarnya angka ketidaktepatan sasaran tersebut. Namun hari ini, kita telah menyelesaikannya sehingga angka kesalahan tersebut bisa ditekan hingga di bawah 5 persen," ujar Luhut.
Pemerintah menargetkan tingkat ketepatan penyaluran bansos dapat mencapai lebih dari 90 persen pada akhir 2026. Target tersebut didukung integrasi berbagai data pemerintah untuk memetakan kondisi masyarakat secara lebih akurat.
Calon penerima cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pemindaian wajah menggunakan teknologi pengenalan wajah. Data biometrik kemudian dicocokkan dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk proses verifikasi.
Calon penerima juga memasukkan nomor meteran listrik untuk mengetahui rata-rata penggunaan listrik selama enam bulan terakhir. Sistem selanjutnya memeriksa data melalui sejumlah basis data pemerintah untuk menentukan kelayakan penerima.
"Jadi proses pendaftaran selesai dengan cepat dan mendapatkan umpan balik langsung apakah beliau layak atau tidak," ucap Luhut.
Sistem tersebut telah diuji coba di 256 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga pekan lalu, penerapannya mencakup sekitar 16 juta orang dan didukung 400.000 agen untuk melakukan pemantauan.
Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) menjadi bagian dari digitalisasi sistem pemerintahan tersebut. Teknologi ini dinilai dapat mengurangi interaksi langsun