Heru Widodo Law Office

03/11/2024

Seputar pilkada serentak 2024, tantangan penegakan hukumnya di era Pemerintahan Prabowo Subianto.

21/08/2024

Mengenai isu yang beredar bahwa hari ini Rabu 21/08/2024, Baleg akan mengagendakan Pembahasan Perubahan UU Pilkada Serentak pasca Putusan MK, sekaligus menetapkannya pada malam ini juga, saya menggarisbawahi tiga hal :

Pertama, kita berprasangka baik kepada Pembentuk UU, bahwa pembahasan tersebut merupakan TINDAK LANJUT atas putusan-putusan MK, bukan sebaliknya, untuk tujuan menganulir putusan MK. Dengan sifatnya yang final dan mengikat secara erga omnes, maka putusan MK tersebut harus ditaati oleh semua elemen bangsa.

Kilatnya waktu pembahasan dan pengesahan yang hanya dalam hitungan jam, sepanjang substansinya berpihak kepada kepentingan negara dan masyarakat banyak, tentunya dalam perspektif kemanfaatan hukum, tindakan Legislatif tersebut dapat diterima oleh publik.

Kedua, seandainya pembahasan tersebut untuk tujuan menganulir Putusan MK, maka dalam perspektif prinsip sportivitas elektoral, cara demikian sesungguhnya tidaklha elok dan dalam konteks checks and balances system yang dianut dalam sistem ketatanegaraan kita pasca reformasi, adalah tidak dapat dibenarkan (cannot be justified). Sudah diputus oleh yudikatif, tapi justru legislatif yang melanggarnya.

Ketiga, terkait aturan main pemilu seyogianya harus sudah selesai, jelas, pasti dan adil, serta ajeg/stabil sebagai aturan main dalam kontestasi elektoral dan tidak berubah lagi.

Oleh karena itu, penting membangun kesadaran bersama (collective awareness) agar Legislatif MENAHAN DIRI untuk tidak mengubah aturan main ketika tahapan pemilu sudah berjalan ataupun mengubah aturan yang berlawanan dengan isi putusan MK.

Mengapa demikian? Sebab, selain bertujuan untuk memastikan keajegan regulasi sistem kepemiluan, juga untuk diketahui bersama dan menjadi rujukan semua pihak dan pemilih dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Dengan menahan diri, dampak positifnya tidak lain dapat memberikan keadilan bagi penyelenggara pemilu dan juga pemilih. Selain itu juga memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan cita hukum Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional.

Ketiga hal diatas, tadi juga saya utarakan dalam live talkshow pagi di trijaya fm bersama Mas Fadli dan Mas Ike

Kita optimis, demokrasi pemilihan serentak dapat lebih sehat dan bermartabat.

Salam keadilan pemilu
HWL

21/05/2024

Ini namanya Negeri Seribu Satu Maaf. Maka, amar putusannya pun berbunyi, "terbukti melanggar & menghukum Terlapor untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya".

21/03/2024

Bersama Captain Timnas, awal proses di Mahkamah Konstitusi Mkri

10/01/2024

Idealnya temuan PPATK ini, lebih cepat di-TL APH akan lebih baik, agar siapa² yang mengantongi dapat segera diketahui. So, publik tidak salah pilih politikus yang layak untuk mewakilinya lima tahun ke depan, di Pemilu serentak 2024 bulan depan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran transaksi mencurigakan dalam proyek strategis nasional (PSN). PPATK menyebut 36,67% persen dana PSN masuk ke kantong pribadi ASN dan politikus.

23/08/2023

Calon Tunggal dalam Pilpres: Mungkinkah?

Jika ada kehendak gabungan parpol untuk mendaftarkan Satu Pasangan Calon ataupun kehendak gabungan sebagian besar parpol sampai diatas 80% presidential threshold) untuk mendaftarkan satu pasangan calon sehingga mengakibatkan sisa prosentase presidential threshold tidak dapat untuk mendaftarkan pasangan calon, maka sesuai Pasal 229 ayat (2) UU 7/2017, pendaftarannya DITOLAK oleh KPU.

Jadi, dalam Pilpres tidak ada Calon Tunggal. Tidak ada p**a Pilpres melawan Kotak Kosong seperti dalam kontestasi Pilkada.

05/08/2023

Kalau DPR & Presiden setuju dengan perubahan syarat Cawapres menjadi 35 tahun dalam UU Pemilu, kenapa sebagai pembentuk UU, mereka "berdua" justru hendak meminjam tangan MK untuk melakukannya?

30/06/2023

Gempa malam ini terasa banget pas lagi nunggu order di Tawan Resto Malioboro Mal lantai 3.

Sebagian pelanggan panik, berlarian turun meninggalkan makanannya.
Kami tidak ikut lari, hanya bersiap untuk berlindung dibawah meja makan.

Pas mbayar, iseng nanya ke mbak Kasir, "ada customer yang nggak mbalik apa nggak mbak?"
Katanya, "Ada Pak, malah rata-rata ordernya diatas 300ribuan".

Himbauan nih, bagi yang tadi makan di Tawan ada gempa panik lari kebawah, belum bayar, ayo datang kembali untuk menyelesaikan.

15/06/2023

Tolak. Putusan MK 114.
Pemilu tetap dengan proporsional terbuka.

15/06/2023

Meski pembacaan belum sampai amar putusan, dari pertimbangan2 hukum yang dibaca, arahnya sudah fix tetap proporsional terbuka

12/06/2023

Jelang pembacaan Putusan uji materiil soal proporsional terbuka pada Kamis, 15 Juni 2023, saya yaki MK akan menolak uji konstitusional sistem pemilu, karena pilihan sistem proporsional terbuka adalah open legal policy.
Jika proporsional terbuka inkonstitusional, maka semua buku pengantar ilmu politik harus diubah.
Menurut Bu dan sobat semua bagaimana?

30/05/2023

Optimisme untuk kedelapan Parpol yang menolak proporsional tertutup menjelang diputusnya JR pasal sistem pemilu dalam UU 7/2017. Sejarah hukum Pemilu membuktikan, lahirnya sistem pemilu dengan proporsional terbuka pada Pemilu 2009 itu bukan karena diubah oleh Putusan MK di akhir Desember 2008. Namun karena keputusan pembentuk UU dan mencantumkannya dalam Pasal 5 ayat (1) UU 10/2003.
Maka, yakinlah bahwa MK konsisten tidak akan memasuki ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk UU 7/2017.