http://www.dahlanconsultantnews.com/

Dahlan Consultant Group, +6285611135, Bandung (2026)

16/05/2026

DCNews, Jakarta — Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Sabtu, (16/5/2026), tercatat mengalami penurunan pada sejumlah produk logam mulia, mulai dari UBS hingga Galeri 24. Pelemahan harga terjadi setelah sehari sebelumnya emas sempat bertahan di level tinggi, seiring fluktuasi pasar global dan pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Berdasarkan data resmi Pegadaian, harga emas Galeri 24 ukuran 0,5 gram turun Rp19.000 menjadi Rp1.465.000. Sementara itu, emas UBS ukuran serupa terkoreksi lebih dalam sebesar Rp43.000 dan kini dibanderol Rp1.517.000.

Untuk ukuran 1 gram, emas Galeri 24 dijual Rp2.794.000, sedangkan emas UBS dipatok Rp2.807.000. Adapun emas Antam ukuran 1 gram di Pegadaian tercatat berada di level Rp2.918.000.

Penurunan harga juga terjadi pada pecahan lain di seluruh produk emas yang dipasarkan Pegadaian. Meski demikian, minat masyarakat terhadap investasi emas dinilai masih cukup tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan aset lindung nilai atau safe haven.

Pegadaian sendiri menyediakan berbagai pilihan produk emas, mulai dari UBS, Antam, hingga Galeri 24 dengan ukuran bervariasi, dari 0,5 gram hingga 1.000 gram khusus untuk Galeri 24.

Daftar Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian 16 Mei 2026

0,5 gram: Rp1.465.000
1 gram: Rp2.794.000
2 gram: Rp5.520.000
5 gram: Rp13.698.000
10 gram: Rp27.323.000
25 gram: Rp67.939.000
50 gram: Rp135.769.000
100 gram: Rp271.404.000
250 gram: Rp676.843.000
500 gram: Rp1.353.685.000
1.000 gram: Rp2.707.370.000
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian 16 Mei 2026

0,5 gram: Rp1.512.000
1 gram: Rp2.918.000
2 gram: Rp5.774.000
3 gram: Rp8.634.000
5 gram: Rp14.356.000
10 gram: Rp28.654.000
25 gram: Rp71.506.000
50 gram: Rp142.929.000
100 gram: Rp285.776.000
Daftar Harga Emas UBS di Pegadaian 16 Mei 2026

0,5 gram: Rp1.517.000
1 gram: Rp2.807.000
2 gram: Rp5.570.000
5 gram: Rp13.764.000
10 gram: Rp27.383.000
25 gram: Rp68.325.000
50 gram: Rp136.369.000
100 gram: Rp272.630.000
250 gram: Rp681.373.000
500 gram: Rp1.361.147.000
Analisis Dahlan Consultant: Koreksi Harga Emas Masih Tergolong Wajar
Konsultan keuangan sekaligus pendiri Dahlan Consultant, Asep Dahlan yang akrab disapa Kang Dahlan, menilai koreksi harga emas saat ini masih tergolong wajar dan menjadi bagian dari dinamika pasar global. Menurut dia, penurunan harga justru dapat dimanfaatkan investor jangka panjang untuk melakukan akumulasi pembelian secara bertahap.

“Emas tetap menjadi instrumen lindung nilai yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Investor sebaiknya tidak panik terhadap koreksi harian, tetapi fokus pada tujuan investasi jangka panjang,” ujar Kang Dahlan.

15/05/2026

DCNews, Tanah Tidung — Ancaman pinjaman online ilegal masih menghantui masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan finansial cepat. Di balik kemudahan pencairan dana yang ditawarkan, praktik pinjol ilegal justru menyimpan risiko besar mulai dari penyalahgunaan data pribadi hingga aksi teror terhadap korban.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur layanan pinjaman online tanpa izin. Meski ribuan situs telah diblokir pemerintah, pelaku pinjol ilegal dinilai terus bermunculan dengan modus baru yang semakin sulit dilacak.

Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Perlindungan Konsumen OJK Kalimantan Timur dan Utara, Yulianta, mengatakan OJK saat ini hanya mengawasi layanan pinjaman resmi yang dikenal sebagai Pinjaman Daring (Pindar).

“Yang kami awasi di OJK itu yang resmi dan legal, namanya Pinjaman Daring atau Pindar. Saat ini ada 95 Pindar yang resmi dan berizin OJK,” kata Yulianta, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online tanpa memahami risiko besar dari aplikasi ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan otoritas.

Menurut Yulianta, meskipun lebih dari 17 ribu situs pinjol ilegal telah ditutup, para pelaku dapat dengan mudah membuat situs atau aplikasi baru untuk kembali beroperasi.

“Karena itu kami terus mengimbau masyarakat agar berhati-hati. Jika ingin meminjam, gunakan Pindar yang sudah berizin OJK dan hindari pinjol ilegal,” ujarnya.

Yulianta menjelaskan, apabila masyarakat menjadi korban pinjol ilegal, penanganannya tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan langsung OJK. Namun korban tetap dapat melapor melalui Satgas PASTI maupun Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

“Kami tetap mendorong masyarakat menggunakan Pindar karena layanan tersebut diatur OJK, sehingga ada perlindungan konsumen. Kalau terjadi masalah, masyarakat bisa mengadu ke OJK,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahaya terbesar pinjol ilegal adalah akses terhadap data pribadi pengguna. Data tersebut kerap disalahgunakan untuk mengintimidasi korban ketika gagal membayar pinjaman.

“Risikonya bisa kontak disebarkan, isi galeri disebarkan, lalu korban diteror dan sebagainya. Biasanya itu baru disadari setelah kejadian,” ungkapnya.

Untuk menghindari jebakan pinjol ilegal, masyarakat diminta lebih teliti sebelum mengajukan pinjaman, termasuk memastikan aplikasi atau layanan tersebut telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK.

15/05/2026

DCNews, Jakarta — Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah mata uang Garuda menyentuh level Rp17.607 per dolar Amerika Serikat di pasar offshore pada perdagangan Jumat (15/5/2026). Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas daya beli masyarakat, biaya impor, hingga potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dalam beberapa waktu ke depan.

Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, penguatan dolar AS, serta kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Pelaku pasar juga mencermati kondisi fiskal sejumlah negara berkembang yang dinilai rentan terhadap arus keluar modal asing.

Konsultan keuangan sekaligus pendiri Dahlan Consultant, Asep Dahlan atau yang akrab disapa Kang Dahlan, menilai pelemahan rupiah saat ini bukan sekadar persoalan nilai tukar, tetapi juga menjadi sinyal bahwa masyarakat perlu memperkuat ketahanan finansial pribadi.

Menurut Kang Dahlan, tekanan terhadap rupiah berpotensi memicu kenaikan harga barang impor, biaya pendidikan luar negeri, tarif perjalanan internasional, hingga harga bahan baku industri yang pada akhirnya berdampak pada inflasi domestik.

“Ketika rupiah melemah sampai di atas Rp17.600 per dolar AS, dampaknya akan terasa langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Harga kebutuhan bisa naik bertahap karena biaya distribusi dan impor meningkat,” kata Kang Dahlan, kepada DCNews, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut juga dapat menekan pelaku usaha kecil dan menengah yang masih bergantung pada bahan baku impor atau memiliki kewajiban pembayaran dalam mata uang asing.

Di tengah tekanan tersebut, Kang Dahlan mengingatkan masyarakat agar tidak panik ataupun mengambil keputusan finansial secara emosional. Ia menilai langkah terpenting saat ini adalah menjaga likuiditas dan memperkuat pengelolaan keuangan keluarga.

Kang Dahlan menyarankan masyarakat mulai mengurangi pengeluaran konsumtif, terutama untuk barang impor dan kebutuhan non-prioritas. Selain itu, ia mendorong masyarakat memperbesar dana darurat minimal untuk kebutuhan enam hingga 12 bulan.

“Situasi seperti ini menuntut masyarakat lebih disiplin mengatur cash flow. Jangan mudah tergoda gaya hidup tinggi ketika kondisi ekonomi global sedang tidak stabil,” ujarnya.

Ia juga menyarankan masyarakat untuk mulai melakukan diversifikasi aset guna menjaga nilai kekayaan dari tekanan inflasi dan pelemahan mata uang. Menurutnya, instrumen seperti emas, deposito berjangka, maupun investasi berbasis sektor riil dapat menjadi alternatif perlindungan nilai.

Bagi pelaku usaha, Kang Dahlan meminta perusahaan mulai melakukan efisiensi operasional dan memperkuat penggunaan produk lokal agar tidak terlalu bergantung pada impor. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha di tengah volatilitas nilai tukar.

Selain faktor eksternal, Kang Dahlan menilai pemerintah dan otoritas moneter perlu menjaga kepercayaan pasar melalui stabilitas fiskal, pengendalian inflasi, serta kepastian kebijakan ekonomi nasional.

“Yang paling penting sekarang adalah menjaga kepercayaan publik dan investor. Kalau kepercayaan terjaga, tekanan terhadap rupiah bisa lebih terkendali,” katanya.

Meski demikian, Kang Dahlan optimistis rupiah masih memiliki peluang untuk kembali stabil apabila kondisi global membaik dan arus investasi asing kembali masuk ke pasar domestik dalam beberapa bulan mendatang.

14/05/2026

DCNews, Banjarmasin — Gelombang teror digital kembali menyasar pejabat publik. Kali ini, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Golkar, Noorlatifah, mengaku mendapat serangan komentar bernada ancaman dari akun pinjaman online (pinjol) misterius di media sosial pribadinya.

Akun bernama “Pinjol kau lunasin” tiba-tiba membanjiri kolom komentar Instagram pribadi legislator yang akrab disapa Lala itu. Akun tersebut menuding Noorlatifah memiliki utang pinjaman online dan mendesaknya untuk segera melunasi pembayaran.

Tak hanya itu, komentar yang diunggah akun misterius tersebut juga mengandung ancaman penyebaran data pribadi hingga intimidasi apabila permintaan mereka tidak dipenuhi.

“Awalnya saya baru tahu setelah membuka Instagram. Sempat kaget juga karena saya merasa tidak pernah punya utang pinjol,” kata Lala, Kamis (14/5/2026).

Merasa tidak pernah melakukan pinjaman online, Noorlatifah memilih tidak menghapus komentar tersebut. Ia sengaja membiarkan unggahan itu tetap muncul sebagai bagian dari dokumentasi digital.

Politikus Golkar itu bahkan mengunggah ulang tangkapan layar komentar tersebut melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan itu, ia menduga akun yang menerornya merupakan akun bodong.

“Saya sengaja tidak hapus supaya ada bukti. Bahkan saya tag akun DPRD Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Menurut Noorlatifah, akun yang melakukan teror terlihat mencurigakan karena diduga baru dibuat dan tidak memiliki pengikut. Ia kini mencoba menelusuri motif di balik aksi tersebut, termasuk kemungkinan adanya unsur lain di luar tindak kriminal biasa.

“Apakah ini murni teror kriminal atau ada unsur politik, saya belum tahu. Tapi saya masih mencoba menelusuri,” ucapnya.

Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dan pinjaman online ilegal, Noorlatifah mengaku mulai melakukan pengecekan ke sejumlah pihak terkait. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang menggunakan identitas pribadinya untuk mengajukan pinjaman online.

“Saya lagi mencoba cek ke OJK, takutnya ada yang memakai data pribadi saya, makanya saya belum mengambil langkah hukum,” katanya.

14/05/2026

DCNews, Jakarta – Di tengah masifnya peredaran judi online yang kian sulit dibendung di Indonesia, aparat penegak hukum kembali membongkar jaringan perjudian lintas negara yang beroperasi secara tersembunyi di wilayah perbatasan. Pengungkapan kasus di Batam, Kepulauan Riau, menjadi sinyal bahwa praktik judi digital internasional masih aktif menyasar masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan global.

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi langkah cepat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dalam mengungkap praktik judi online berkedok lotre Hong Kong di Kota Batam. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 14 warga negara asing dari lima negara berbeda yang diduga terlibat dalam jaringan perjudian online internasional.

Menurut Habib Aboe Bakar, keberhasilan pengungkapan itu menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat dan berkembang menjadi kejahatan lintas negara.

“Polda Kepri berhasil membongkar praktik judi online internasional ini. Ini menunjukkan aparat bergerak cepat dan serius dalam menjaga keamanan ruang digital serta melindungi masyarakat dari dampak buruk judol,” kata Habib Aboe Bakar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Politikus senior dari Partai Keadilan Sejahtera itu menilai pengungkapan jaringan tersebut juga memperlihatkan pentingnya peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum membongkar kejahatan siber.

Kasus tersebut diketahui bermula dari laporan masyarakat yang diterima aparat kepolisian pada 10 Mei 2026. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti hingga polisi berhasil mengungkap operasi judi online internasional yang diduga dijalankan secara terorganisasi.

Habib Aboe Bakar mendorong masyarakat agar tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan perjudian online dan kejahatan digital lainnya.

“Kita ingin masyarakat terus membantu Polri. Informasi dari masyarakat sangat penting dalam membongkar jaringan-jaringan kejahatan seperti ini. Judi online sekarang bergerak sangat cepat, lintas negara, dan memanfaatkan teknologi digital,” ujarnya.

Bukan Sekadar Pelanggaran Hukum
Ia menegaskan bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan telah berkembang menjadi ancaman sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, banyak persoalan sosial bermula dari kecanduan judi online, mulai dari kehancuran ekonomi keluarga, jeratan pinjaman ilegal, tindak kriminalitas, hingga rusaknya masa depan generasi muda.

“Judol ini sangat berbahaya. Banyak keluarga hancur karena judol. Karena itu pemberantasannya harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat,” katanya.

Habib Aboe Bakar juga meminta penegakan hukum dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Ia mendorong aparat memburu aktor utama serta menelusuri aliran dana yang menjadi sumber operasional jaringan perjudian internasional tersebut.

“Kita berharap penindakan dilakukan sampai ke akar-akarnya, termasuk membongkar jaringan internasional dan aliran dananya. Ini penting agar efek jera benar-benar terasa,” pungkas anggota legislatif PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I tersebut.

13/05/2026

DCNews, Surabaya — Kasus pembunuhan seorang petugas keamanan di kawasan perumahan Graha Darmo Satelit, Surabaya, mulai menemukan titik terang. Polisi mengungkap, aksi penusukan yang menewaskan korban berinisial D (34) dipicu konflik terkait pinjaman online yang melibatkan pelaku dan korban.

Di tengah meningkatnya kasus jeratan pinjaman online di Indonesia, tragedi berdarah ini menambah daftar dampak sosial yang muncul akibat tekanan utang digital. Penyidik menyebut, persoalan pinjol memicu percekcokan antara korban dan pelaku hingga berujung pembunuhan.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto, mengatakan pelaku berinisial OA merupakan teman korban. Keduanya diketahui pernah bersama-sama meminjam uang melalui layanan pinjaman online, lalu menggunakan dana tersebut secara bersama.

“Pelaku adalah teman korban. Mereka berdua sempat pinjam uang lewat pinjol. Uang yang didapat itu dipakai berdua,” kata Edy kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Menurut Edy, konflik bermula ketika pelaku berkomunikasi dengan korban terkait pembayaran utang pinjaman online tersebut. Percakapan itu kemudian berkembang menjadi percekcokan yang memicu emosi pelaku.

“Adanya percekcokan itulah akhirnya pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk di bagian leher dan dada sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia,” ujarnya.

Polisi memastikan aksi pembunuhan dilakukan seorang diri. Kesimpulan itu diperoleh setelah penyidik memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian serta meminta keterangan sejumlah saksi.

“Dari keterangan pelaku, kemudian cek CCTV, dan saksi di TKP, memang saat itu kondisi sepi. Tidak ada orang kecuali korban dan pelaku di lokasi,” tambah Edy.

Korban sebelumnya ditemukan tewas bersimbah darah di pos penjagaan perumahan Graha Darmo Satelit pada Senin (11/5/2026) sekitar pukul 05.30 WIB. Jenazah pertama kali ditemukan oleh rekan kerja korban dalam kondisi tergeletak di dalam pos keamanan.

Kapolsek Sukomanunggal, Kompol M. Akhyar, mengatakan hasil pemeriksaan awal menemukan sedikitnya enam luka tusuk di tubuh korban. Luka tersebut tersebar di beberapa bagian vital, termasuk leher, dada, dan perut.

“Enam tusuk di leher sebelah kanan, punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri belakang, siku sebelah kiri, dada sebelah kanan, dan perut sebelah kiri,” kata Akhyar.

Polisi juga menemukan fakta bahwa telepon genggam milik korban hilang dan diduga dibawa pelaku usai kejadian. Namun kendaraan bermotor serta dompet korban tidak disentuh.

“Barang yang diambil handphone saja, handphone pribadi korban. Sedangkan sepeda motornya itu bagus, enggak diambil sama kunci kontaknya itu,” tuturnya.

13/05/2026

DCNews, Jakarta — Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital, ancaman pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal dinilai telah berkembang menjadi persoalan serius yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam keamanan data pribadi dan keselamatan sosial masyarakat. Maraknya penyalahgunaan data, intimidasi penagihan, hingga tekanan psikologis terhadap korban membuat praktik pinjol ilegal kini dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan digital paling meresahkan di Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menegaskan bahwa pinjol ilegal telah menjadi ancaman digital paling merusak yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi semata berada dalam ranah sektor keuangan, tetapi telah menyentuh aspek perlindungan data pribadi, keamanan digital, dan perlindungan sosial masyarakat secara luas.

“Fakta bahwa lebih dari 11.000 entitas pinjol ilegal telah diblokir sejak 2017 dan ribuan entitas baru terus bermunculan setiap tahun menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang sedang dihadapi bangsa ini,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2026).

Ia menyoroti kelompok usia produktif 19 hingga 34 tahun sebagai kalangan paling rentan terjerat pinjol ilegal. Generasi muda dinilai cukup akrab dengan teknologi digital, tetapi belum sepenuhnya memiliki literasi keuangan yang memadai untuk mengenali risiko di balik tawaran pinjaman instan.

Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif yang mendorong masyarakat mengambil keputusan finansial secara impulsif tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Dengan latar belakang hukum yang dimilikinya, Oleh Soleh menjelaskan bahwa operasional pinjol ilegal melanggar berbagai regulasi sekaligus, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penyalahgunaan data pribadi hingga aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai praktik penagihan yang mengintimidasi dan penyebaran data korban kepada pihak ketiga.

Ia menegaskan bahwa korban pinjol ilegal merupakan korban kejahatan dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

“Korban pinjol ilegal bukan pihak yang sepenuhnya bersalah. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak perlu takut untuk melapor,” katanya.

Dari sisi legislasi, Komisi I DPR RI disebut terus mendorong penguatan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif. Salah satu fokusnya adalah memastikan platform digital tidak sembarangan meminta akses data pengguna di luar kebutuhan layanan.

Selain itu, DPR RI juga mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) guna mempersempit ruang gerak pinjol ilegal dalam mengeksploitasi data masyarakat.

Dalam aspek pengawasan, Komisi I DPR RI aktif mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk tidak hanya melakukan pemblokiran situs secara reaktif, tetapi juga membangun sistem deteksi proaktif yang mampu mengidentifikasi platform pinjol ilegal baru sebelum menjaring lebih banyak korban.

Koordinasi antarlembaga seperti Komdigi, OJK, PPATK, dan Polri juga dinilai perlu diperkuat agar penindakan tidak berhenti pada pemblokiran platform semata, melainkan mampu memutus seluruh rantai ekosistem pinjol ilegal secara menyeluruh.

“Pinjol ilegal tidak datang sebagai ancaman yang tampak menakutkan. Ia datang sebagai kemudahan. Waspada bukan berarti takut menggunakan teknologi, tetapi cukup cerdas untuk tidak tertipu olehnya,” ujar Oleh Soleh.

Di akhir pemaparannya, ia mengimbau masyarakat untuk menerapkan tiga langkah perlindungan diri, yakni memeriksa legalitas platform pinjaman melalui OJK sebelum mengajukan pinjaman, menjaga ketat data pribadi dan tidak sembarangan memberikan akses ke ponsel, serta segera melaporkan praktik pinjol ilegal kepada OJK atau aparat berwenang.

Menurutnya, DPR RI akan terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, adil, dan terlindungi dari kejahatan siber.

24/04/2026

Pahami Dan Pelajari Resikonya.
STOP & Mulai Benahin Semua Satu Persatu

15/04/2026

Hentikan Segera Jeratan Pinjaman Online Ilegal

13/04/2026

DCNews, Jakarta — Di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara, wacana pemungutan pajak dari aktivitas perdagangan digital, justru memunculkan kekhawatiran baru bagi pelaku usaha mikro. Anggota Komisi VI DPR RI, M***i Anam, menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan pedagang kecil yang selama ini mengandalkan platform e-commerce untuk bertahan.

“Jangan jadikan pedagang online sebagai objek pajak baru, sementara mereka sedang berjuang bertahan hidup,” ujar M***i kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa kebijakan perpajakan tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang menggantungkan penghasilan dari sektor digital.

Rencana pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, adalah menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut pajak atas transaksi penjualan daring. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet penjual.

Namun, menurut M***i, sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, pemerintah perlu membenahi terlebih dahulu ekosistem e-commerce yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil. Ia menyoroti berbagai beban yang saat ini sudah ditanggung pedagang, mulai dari potongan platform yang tinggi, persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha besar, hingga biaya logistik yang masih belum efisien.

“Mereka sudah menghadapi berbagai tekanan, mulai dari potongan platform hingga persaingan dengan pelaku usaha besar. Jangan ditambah lagi dengan beban baru,” katanya.

M***i juga mengingatkan bahwa banyak pelaku usaha online berasal dari sektor informal, terutama mereka yang terdampak keterbatasan lapangan kerja dan gelombang pemutusan hubungan kerja. Dalam situasi tersebut, kebijakan pajak dinilai berpotensi mempersempit ruang usaha masyarakat.

Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penyusunan kebijakan fiskal, terutama dengan membedakan perlakuan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro.

“Pendekatan kebijakan tidak bisa diseragamkan. Harus ada keberpihakan kepada pelaku usaha kecil agar tetap bisa bertahan,” ujarnya.

Komisi VI DPR RI pun mendorong pemerintah untuk melakukan kajian ulang secara komprehensif sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Perbaikan ekosistem digital, perlindungan terhadap UMKM, serta penguatan regulasi dinilai perlu menjadi prioritas utama.

“Benahi dulu ekosistemnya dan hadirkan perlindungan nyata bagi pedagang kecil. Setelah itu, baru kebijakan pajak dapat diterapkan secara bertahap dan berkeadilan,” kata M***i. ***

Dahlan Consultant Group

16/05/2026

15/05/2026

15/05/2026

14/05/2026

14/05/2026

13/05/2026

13/05/2026

24/04/2026

15/04/2026

13/04/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request