Habar Banua Terbaru

28/09/2026

Ternyata dalang kasus ijazah palsu Jokowi adalah di kalang pihak besar.

Sekarang sudah buka bukan an karna sudah terpojok.

26/09/2026

Apakah Prabowo juga ikut lengser, semisal Gibran di lengserkan.

25/09/2026

Enak ya penjara para koruptor, makanya masyarakat mau, koruptor mending di hukum mati aja dr PD di penjara.

🎥: Cek video di komentar 👇

Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tengah menjadi sorotan. Hal ini tidak terlepas dari temuan inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman pada Rabu (23/9/2026) lalu.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan bangunan mewah yang diduga menjadi hunian khusus bagi warga binaan.
Meski belum diketahui besarannya, diduga terdapat tarif yang dipatok bagi warga binaan yang berminat menjadi penghuni bangunan tersebut.

“Kemudian berkenaan dengan terkait dengan apakah
ada bayaran, berdasarkan wawancara kami lakukan pada saat itu yang terutama yang menghuni rumah memang dia membayar sejumlah tapi tidak disebutkan angkanya, dan itu memang dikomersialkan,” kata anggota Ombudsman, Syafrida R. Rasahan di kantornya di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Bangunan itu memiliki fasilitas yang tidak biasa dari sel
tahanan pada umumnya. Sebab, terdapat sota, kulkas dan televisi. Bahkan, Ombudsman menemukan sejumlah botol mir*s di dalam kulkas.

Berdasarkan penelusuran iNews.id, terdapat nama-nama narapidana kelas kakap yang kini menjadi warga binaan Lapas Cibinong.

Salah satunya, Ferdy Sambo, terpidana kasus pemb*n*han berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, yang menjalani hukuman seumur hidup.

Kemudian, Harvey Moeis yang menjalani hukuman 20 tahun penjara terkait korupsi tata niaga timah.

Source: tkmuslim

25/09/2026

Supaya tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mulai memasang stiker di rumah keluarga penerima bantuan sosial (bansos).

Sebanyak 19.599 stiker telah dicetak. Penanda ini digunakan untuk memudahkan pendataan, verifikasi, sekaligus memastikan bansos benar-benar diterima warga yang berhak.

Kepala Dinsos PPKB PPPA HST, Syahbidin, menyebut pemasangan stiker juga menjadi bagian dari transparansi penyaluran bantuan.

“Tujuan utamanya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Jadi, bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan," ujarnya.

Tak hanya itu, warga yang kondisi ekonominya sudah membaik diharapkan memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri dari penerima bansos.

Lantas bagaimana jika penerima menolak rumahnya dipasangi stiker?

Dinsos HST akan mencatat penolakan tersebut dan meminta yang bersangkutan membuat surat pernyataan.

“Selanjutnya bansos akan dihentikan," pungkasnya

25/09/2026

BGN tidak pernah Minta Guru “Endus-Endus” MBG, tapi Tes Organoleptik Seperti Cium Aroma

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak pernah meminta guru mengendus-endus makanan sebelum menu Makan Bergizi Gratis (MBG) diberikan kepada siswa.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menanggapi pernyataan seorang guru dalam sebuah video yang mempertanyakan kewajiban mengendus makanan sebelum disantap siswa.

“Badan Gizi Nasional tidak pernah meminta para guru untuk mengendus-endus makanan,” kata Tysa.

Menurut dia, dalam sosialisasi BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui panduan implementasi program MBG di satuan pendidikan, terdapat dua bentuk keterlibatan pihak sekolah, yakni guru sebagai edukator dan melakukan tes organoleptik.

Sebagai edukator, guru dapat memberikan pemahaman kepada siswa sebelum menyantap makanan, seperti mencuci tangan, berdoa sebelum makan, duduk tertib, serta menjelaskan nilai gizi makanan yang dikonsumsi.

Sementara itu, tes organoleptik merupakan penilaian kualitas makanan menggunakan pancaindra sebelum diberikan kepada siswa penerima manfaat. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat warna dan tekstur makanan, mencium aroma, serta mencicipi makanan.

“Jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada permintaan BGN kepada guru untuk mengendus-endus makanan sebelum disantap oleh siswa,” tegas Tysa.
Sumber: radar Lombok

13/09/2026

Gimana nc konsep nya, masa harus ada sanksi nya segala.

07/09/2026

Tandaa ban baru, Masih gondrong

05/09/2026

Pemerintah terus menyempurnakan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran dengan menggunakan sistem Desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari Desil 1 sebagai kelompok sangat miskin hingga Desil 10 sebagai kelompok ekonomi menengah ke atas. Secara umum, Desil 1–5 menjadi kelompok yang masih berpeluang menerima bantuan, sedangkan Desil 6–10 bukan lagi prioritas penerima bansos.

Setiap program memiliki batas desil yang berbeda. PKH ditujukan untuk Desil 1–4, sementara BPNT, PBI-JK, dan sebagian program ATENSI menyasar Desil 1–5 sesuai ketentuan masing-masing. Bantuan yang tiba-tiba terhenti dapat terjadi karena adanya pemutakhiran dan pemadanan data. Menurut operator SIKS-NG Desa Sumberwuluh, Misbahul Munir, perubahan status tidak selalu disebabkan oleh pemerintah desa, melainkan dapat terjadi ketika sistem mendeteksi perubahan kondisi ekonomi atau kepemilikan aset warga.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kenaikan desil adalah terdeteksinya kepemilikan aset atau data ekonomi tertentu, seperti kendaraan atas nama sendiri maupun informasi lain yang menunjukkan kemampuan ekonomi. Jika desil warga meningkat melewati batas penerima suatu program, bantuan seperti PKH atau BPNT dapat berhenti. Karena itu, warga yang merasa bantuan terhenti atau data kepesertaannya berubah disarankan berkoordinasi dengan operator SIKS-NG di desa untuk mengecek status dan memastikan penyebab perubahan data secara akurat.

03/09/2026

Bagus juga, mending gajinya turunin sepatunya juga.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 inkonstitusional bersyarat.

Poin Penting Putusan MK Status Hukum: Aturan pensiun seumur hidup dinilai tidak adil dan memberatkan keuangan negara.

Batas Waktu: MK memberi waktu paling lama 2 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang baru.

Jika Tidak Diubah: Aturan pensiun lama akan hapus atau tidak berlaku permanen jika dalam 2 tahun tidak ada aturan pengganti.

03/09/2026