03/07/2026
Ada satu pemandangan menyedihkan yang semakin mudah ditemukan di negeri ini. Bangunan untuk program baru dapat berdiri dalam waktu relatif singkat, lengkap dengan papan nama, desain yang seragam, serta target penyelesaian yang terus dipantau. Namun tidak jauh dari sana, masih ada sekolah dengan atap bocor, dinding retak, toilet tidak layak, serta jalan dan jembatan yang membahayakan murid. Bangunan baru dikebut agar segera beroperasi, sedangkan tempat anak-anak belajar masih diminta bersabar menunggu giliran.
Kondisi ini tidak hanya berbicara tentang bangunan yang rusak atau keselamatan anak yang terancam. Di balik dinding sekolah yang rapuh, ada proses pendidikan yang ikut terganggu. Anak-anak kehilangan kenyamanan belajar, guru kesulitan mengajar, dan waktu pembelajaran dapat terbuang setiap kali hujan turun atau ruangan dianggap tidak aman. Karena itu, sekolah rusak seharusnya tidak dipandang sebagai urusan perbaikan gedung semata, melainkan persoalan masa depan pendidikan.
Kritik ini tentu tidak berarti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tidak penting. Anak-anak membutuhkan makanan bergizi agar dapat tumbuh sehat dan lebih siap menerima pelajaran. Desa juga membutuhkan penggerak ekonomi yang dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, modal, serta pasar yang lebih baik. Kedua program tersebut memiliki tujuan yang baik. Persoalannya terletak pada perbedaan kecepatan negara dalam menjalankan program baru dan menyelesaikan persoalan pendidikan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan untuk bergerak dalam skala sangat besar. Ketika program ini mulai dijalankan pada 6 Januari 2025, baru ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melayani sekitar 570 ribu penerima manfaat. Memasuki Januari 2026, jumlahnya telah melonjak menjadi 19.188 unit dan dipersiapkan untuk melayani sekitar 55,1 juta penerima. Pada Mei 2026, daftar resmi Badan Gizi Nasional bahkan mencatat lebih dari 28 ribu SPPG telah beroperasi.
Pertumbuhan itu tentu bukan pekerjaan sederhana. Pemerintah dan mitra harus menyiapkan bangunan, dapur, peralatan, tenaga kerja, pemasok bahan makanan, sistem distribusi, pengawasan kebersihan, hingga pengelolaan makanan setiap hari. Berbagai persoalan memang muncul dalam pelaksanaannya, termasuk ribuan SPPG yang pernah dihentikan sementara untuk pembenahan. Namun besarnya jumlah unit yang dibentuk dalam waktu singkat tetap memperlihatkan bahwa koordinasi cepat dapat dilakukan ketika sebuah program mendapatkan perhatian penuh.
Percepatan serupa juga terlihat dalam Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Pemerintah sejak awal menargetkan pembentukan koperasi di sekitar 70 ribu hingga 80 ribu desa. Pada Agustus 2025, pemerintah menyatakan sekitar 80 ribu koperasi telah terbentuk. Pembangunan fisiknya kemudian bergerak cepat, hingga pada pertengahan Juni 2026 tercatat 12.533 unit telah selesai dibangun dan 22.737 unit lainnya masih berada dalam tahap pengerjaan.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa negeri ini sebenarnya tidak kekurangan kemampuan untuk menggerakkan proyek besar. Ketika target nasional sudah ditetapkan, lahan dapat diverifikasi, desain bangunan dapat disiapkan, pelaksana dapat dikerahkan, dan perkembangan pekerjaan dapat dihitung dari bulan ke bulan. Hambatan teknis tidak selalu membuat program berhenti. Persoalan dibahas sambil pembangunan terus berjalan karena ada tekanan untuk segera menunjukkan hasil.
Kecepatan inilah yang kemudian terasa begitu bertolak belakang dengan keadaan sekolah. Data Kemendikdasmen pada November 2025 menunjukkan sekitar 1,2 juta ruang kelas berada dalam kondisi rusak sedang atau berat. Kerusakan tersebut tersebar pada sekitar 195 ribu sekolah di Indonesia. Artinya, persoalan ini bukan sekadar beberapa gedung tua di wilayah terpencil, melainkan masalah besar yang telah menyentuh sebagian luas sistem pendidikan nasional.
Pemerintah sebenarnya telah menjalankan program revitalisasi sekolah. Pada 2025, sebanyak 16.167 satuan pendidikan berhasil direvitalisasi dengan anggaran sekitar Rp16,9 triliun. Untuk 2026, pemerintah juga merencanakan perluasan program hingga total 71.744 satuan pendidikan, meskipun sebagian tambahan target tersebut masih bergantung pada proses penganggaran dan pelaksanaan. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa persoalan sekolah rusak mulai mendapat perhatian lebih besar.
Namun angka itu sekaligus menunjukkan betapa panjang pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Ketika sekitar 195 ribu sekolah memiliki ruang kelas rusak sedang atau berat, revitalisasi belasan ribu sekolah dalam setahun belum cukup untuk menghapus antrean panjang. Masih ada banyak sekolah yang harus menunggu, sementara kegiatan belajar tidak dapat dihentikan hanya karena gedungnya belum mendapatkan anggaran. Murid tetap datang, guru tetap mengajar, dan proses pendidikan terus dipaksa menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak layak.
Di sinilah inti persoalannya terlihat. Negara terbukti mampu membangun puluhan ribu titik layanan untuk program baru, tetapi sekolah rusak masih lebih sering diperlakukan sebagai masalah yang dapat diselesaikan secara bertahap. Padahal pendidikan seharusnya menjadi fondasi utama dari semua program pembangunan. Tanpa pendidikan yang kuat, sulit berharap koperasi desa dapat dikelola dengan baik, tenaga kerja memiliki kemampuan yang cukup, dan generasi berikutnya mampu mengembangkan ekonomi yang lebih maju.
Bangunan sekolah memang tidak selalu semudah dapur atau gerai yang dapat menggunakan rancangan seragam. Setiap sekolah memiliki tingkat kerusakan, kondisi tanah, serta kebutuhan yang berbeda. Ada bangunan yang hanya membutuhkan perbaikan atap, ada yang harus dibangun ulang, dan ada yang menghadapi persoalan status lahan. Kegiatan belajar juga harus tetap berjalan selama renovasi. Perbedaan teknis ini perlu diakui agar perbandingannya tetap adil.
Namun perbedaan teknis tidak dapat terus digunakan untuk menjelaskan mengapa persoalan sekolah berjalan lebih lambat. Keberhasilan membangun ribuan fasilitas baru telah membuktikan bahwa aturan dapat disederhanakan, pembiayaan dapat dicari, lembaga dapat dikoordinasikan, dan pelaksana dapat digerakkan ketika pemerintah benar-benar menjadikan sesuatu sebagai prioritas. Apabila hambatan pada program unggulan dapat dicari jalan keluarnya, hambatan dalam memperbaiki sekolah seharusnya juga dapat diperlakukan dengan semangat yang sama.
Sayangnya, sekolah rusak masih harus melewati proses administrasi yang panjang. Data kerusakan harus dimasukkan ke dalam sistem, dokumen harus lengkap, status tanah harus jelas, dan informasi pada beberapa pangkalan data harus sesuai. Semua persyaratan itu memang dibutuhkan agar anggaran tidak salah sasaran. Namun administrasi seharusnya membantu negara menemukan sekolah yang paling membutuhkan pertolongan, bukan membuat sekolah terus menunggu karena satu berkas belum memenuhi ketentuan.
Di negeri yang sangat tertib dalam urusan dokumen ini, atap sekolah tampaknya juga dituntut memahami birokrasi. Atap seharusnya tidak bocor lebih parah sebelum proses verifikasi selesai. Dinding seharusnya menahan keretakannya sampai data dinyatakan sesuai. Plafon juga semestinya bersabar hingga tahun anggaran berikutnya. Sayangnya, bangunan rusak tidak mengenal jadwal rapat, batas pengajuan, ataupun pergantian tahun anggaran.
Semakin lama perbaikan ditunda, kerusakan akan semakin besar dan biaya penanganannya dapat semakin mahal. Gangguan terhadap kegiatan belajar juga terus bertambah. Sebuah ruang kelas yang awalnya hanya mengalami kebocoran dapat berubah menjadi ruangan yang tidak aman digunakan. Ketika ruangan harus dikosongkan, murid dapat dipindahkan ke perpustakaan, musala, ruang lain, atau mengikuti pembelajaran secara bergantian.
Keadaan tersebut tentu memengaruhi mutu pendidikan. Proses belajar membutuhkan ruang yang aman, cukup terang, tidak terlalu padat, dan dapat digunakan secara rutin. Guru akan sulit menjalankan pembelajaran dengan baik ketika setiap perubahan cuaca dapat mengganggu kegiatan kelas. Murid pun tidak mungkin diminta berkonsentrasi penuh ketika harus menghindari tetesan air, duduk berdesakan, atau merasa khawatir terhadap kondisi bangunan.
Ironinya, negeri ini terus berbicara tentang Indonesia Emas, generasi unggul, sumber daya manusia berkualitas, digitalisasi pendidikan, hingga penggunaan kecerdasan buatan di sekolah. Semua gagasan itu terdengar maju dan menjanjikan. Namun pembicaraan mengenai teknologi mutakhir menjadi sedikit lucu ketika sebagian sekolah masih sibuk mencari tempat meletakkan ember penampung air hujan. Papan digital mungkin dapat menampilkan materi pelajaran dengan lebih menarik, tetapi belum ditemukan teknologi yang membuat murid nyaman belajar di bawah plafon yang hampir jatuh.
Pendidikan tidak hanya membutuhkan kurikulum yang baik dan guru yang berkualitas. Semua itu memerlukan tempat untuk bekerja. Guru hebat tetap membutuhkan ruang kelas yang layak. Murid yang rajin tetap membutuhkan meja, kursi, toilet, air bersih, dan lingkungan yang membuat mereka merasa aman. Mengabaikan sarana pendidikan sama saja dengan meminta proses belajar menghasilkan hasil terbaik sambil membiarkan pondasinya terus rapuh.
Persoalannya menjadi lebih berat karena sebagian anak tidak hanya menghadapi sekolah rusak, tetapi juga akses perjalanan yang berbahaya. Masih ada murid yang harus melewati jalan rusak, menyeberangi sungai, atau menggunakan jembatan yang sudah tidak layak. Kondisi seperti ini sering baru mendapatkan perhatian luas setelah direkam dan menyebar di media sosial. Setelah videonya ramai, pendataan dilakukan, pejabat datang, dan perbaikan mulai dibicarakan.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kamera telepon warga kadang bekerja lebih cepat daripada sistem pemerintahan. Anak-anak yang menyeberangi sungai sebenarnya telah melakukan perjalanan itu jauh sebelum videonya viral. Jembatan yang rapuh juga tidak mendadak rusak ketika masuk ke media sosial. Namun selama belum ramai dan belum menimbulkan korban, masalahnya seolah masih dapat ditunda.
Cara pandang seperti itu perlu diubah. Sekolah dan akses menuju sekolah seharusnya tidak menunggu bencana atau perhatian publik untuk dianggap mendesak. Data mengenai kondisi ruang kelas, toilet, jalan, dan jembatan harus menjadi dasar tindakan, bukan sekadar bahan laporan. Setiap sekolah yang memiliki risiko keselamatan perlu masuk jalur penanganan cepat, tanpa harus berlomba menjadi video paling menyedihkan di internet.
Lebih dari itu, pemerintah perlu berhenti melihat kebutuhan anak melalui kotak program yang terpisah. Dapur MBG berada di bawah satu lembaga, koperasi desa ditangani lembaga lain, sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, sedangkan jalan dan jembatan berada di bawah dinas yang berbeda. Pembagian tugas memang diperlukan, tetapi tidak seharusnya membuat setiap lembaga hanya sibuk menyelesaikan bagiannya sendiri.
Anak yang menerima makanan dari dapur MBG adalah anak yang sama yang melewati jembatan rusak dan belajar di ruang kelas bocor. Bagi pemerintah, semua kebutuhannya mungkin tercatat dalam tabel dan anggaran yang berbeda. Bagi anak, semua itu merupakan satu rangkaian kehidupan yang sama. Ia perlu tiba di sekolah dengan selamat, belajar di ruangan yang layak, memperoleh makanan bergizi, lalu p**ang tanpa mempertaruhkan keselamatan.
Karena itu, pembangunan dapur MBG dan koperasi desa seharusnya dapat berjalan beriringan dengan perbaikan fasilitas pendidikan. Ketika fasilitas baru dibangun di suatu desa, kondisi sekolah dan akses pendidikannya juga perlu diperiksa. Jangan sampai desa memiliki gerai koperasi baru yang kokoh, tetapi sekolah di wilayah yang sama masih menggunakan kayu untuk menyangga bangunan. Jangan p**a dapur modern mampu mengirim ribuan porsi makanan, sementara sekolah penerimanya belum memiliki toilet dan air bersih yang layak.
Pemerintah juga perlu membuat peta kondisi sekolah yang dapat dipantau masyarakat. Informasi mengenai tingkat kerusakan, jadwal perbaikan, besaran anggaran, serta pelaksana pekerjaan harus dibuka dengan jelas. Dengan begitu, sekolah tidak perlu menunggu viral untuk memperoleh perhatian. Masyarakat juga dapat melihat apakah sekolah dengan kerusakan paling berat benar-benar ditempatkan pada urutan pertama.
Tanpa target yang jelas, masalah sekolah rusak akan terus berpindah dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya. Pemerintah dapat berganti, slogan pendidikan dapat berubah, dan program baru dapat terus bermunculan, tetapi ruang kelas yang bocor tetap diwariskan kepada angkatan murid berikutnya. Karena guru masih mengajar dan anak-anak masih datang, keadaan itu dianggap belum terlalu mendesak. Ketangguhan masyarakat akhirnya berubah menjadi alasan untuk menunda kewajiban negara.
Padahal ukuran keberhasilan negara bukan seberapa lama rakyat sanggup bertahan dalam keadaan tidak layak. Keberhasilan negara terlihat dari seberapa cepat keadaan tersebut diperbaiki. Anak-anak tidak perlu terus dipuji karena tetap bersemangat belajar di bangunan rusak. Mereka membutuhkan negara yang memastikan semangat itu tidak diuji setiap hari oleh atap bocor, jalan berlumpur, dan jembatan rapuh.
Hal paling menyedihkan dari persoalan ini bukan hanya bangunan Kopdes dan dapur MBG terlihat lebih cepat berdiri daripada sekolah dan akses pendidikan. Hal yang lebih menyedihkan adalah pendidikan masih belum diperlakukan dengan rasa mendesak yang seharusnya. Padahal dari sekolah itulah semua cita-cita besar tentang generasi unggul, kemajuan ekonomi, dan masa depan bangsa dimulai.
Negeri ini sudah membuktikan bahwa puluhan ribu fasilitas dapat disiapkan dalam waktu singkat ketika ada target, perhatian, dan kemauan yang kuat. Maka persoalan sekolah rusak tidak dapat terus dijelaskan hanya sebagai kekurangan anggaran atau rumitnya keadaan. Masalah sebenarnya terletak pada pilihan prioritas. Negara mampu bergerak cepat, tetapi kecepatan itu belum sepenuhnya diarahkan kepada fondasi yang paling menentukan masa depan.
Jangan sampai negara begitu teliti menghitung kandungan gizi di atas piring, tetapi kurang teliti menghitung berapa lama atap sekolah mampu bertahan. Jangan sampai pemerintah sibuk berbicara tentang generasi emas, sementara tempat generasi itu belajar masih bocor, retak, dan sulit dijangkau. Makanan bergizi memang penting, koperasi desa juga penting, tetapi pendidikan tidak boleh terus ditempatkan sebagai bangunan lama yang dapat menunggu setelah semua proyek baru selesai.
Sebab membangun masa depan bukan hanya tentang mendirikan fasilitas baru yang mudah dilihat dan diresmikan. Membangun masa depan juga berarti memastikan setiap anak dapat belajar dengan aman, nyaman, dan bermartabat. Ketika bangunan program baru dapat dikebut sementara sekolah rusak terus diminta bersabar, yang terlihat bukan ketidakmampuan negara. Yang terlihat adalah pendidikan belum ditempatkan pada urutan prioritas yang semestinya.
---
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.
