Manyar Consulting

24/09/2023

Urus perijinan usaha sekarang lebih ribet karena berubah trs? Semua usaha dikategorikan berdasarkan tingkat risiko usahanya oleh pemerintah .. Ya mo bijimana lagi, mesti kita ikutin walau sering kepentok sanasini ..
Apalagi usaha2 yang terkait dengan Kemenperin, Migas, BPOM, Kemenkes, Kementan, Kemenhut atau Kominfo.
Yukk sini kita bantu .. http://jasaperijinankomersil.blogspot.com/

11/10/2022

Mau usaha import atau masarin Alat-alat Kesehatan?? Alat Kesehatan Elektromedik, Non Elektromedik maupun Diagnostik Invitro.
Ayok, kita mesti urus Ijin Distribusi atau Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) dulu, kemudian tiap alat kesehatannya harus kita uruskan dulu Ijin Edarnya .. baaaruu bisa lakukan import dan/atau jualan.
Gitu juga untuk bisnis terkait produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), baik import maupun produksi sendiri memang nggakda matinya ..
Apa saja yang masuk kategori PKRT ya?
1. Sediaan Mencuci;
2. Pembersih;
3. Pewangi;
4. Desinfektan;
5. Pestisida Rumah Tangga;
6. Tissue;
7. Peralatan dan perlengkapan bayi dll.
Tapi urus dollooo Sertifikat Produksinya biar bisa produksi dan urus dullluuu Ijin Edarnya biar bisa import atau masarinnya ntar ..
Klik dan kunjungi kami disini yak (untuk seluruh endonesaaa:

Pendirian PT, CV, Perusahaan Perorangan Domisili, NPWP, SIUP, TDP, API, NIK, Keagenan, SIUJK Ijin Sertifikat Produksi Ijin Edar BPOM MD, ML, IPRT

11/10/2022

Mau usaha import atau masarin Alat-alat Kesehatan?? Alat Kesehatan Elektromedik, Non Elektromedik maupun Diagnostik Invitro.
Ayok, kita mesti urus Ijin Distribusi atau Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) dulu, kemudian tiap alat kesehatannya harus kita uruskan dulu Ijin Edarnya .. baaaruu bisa lakukan import dan/atau jualan.
Gitu juga untuk bisnis terkait produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), baik import maupun produksi sendiri memang nggakda matinya ..
Apa saja yang masuk kategori PKRT ya?
1. Sediaan Mencuci;
2. Pembersih;
3. Pewangi;
4. Desinfektan;
5. Pestisida Rumah Tangga;
6. Tissue;
7. Peralatan dan perlengkapan bayi dll.
Tapi urus dollooo Sertifikat Produksinya biar bisa produksi dan urus dullluuu Ijin Edarnya biar bisa import atau masarinnya ntar ..
Klik dan kunjungi kami disini yak (untuk seluruh endonesaaa:

02/01/2022

Ayok ikhtiar lagi .. Insyaallah 2022 jauh lebih Ceria lagi! 😆
Hubungi kami: http://jasaperijinankomersil.blogspot.com/

12/07/2021

Mau usaha import atau masarin Alat-alat Kesehatan?? Alat Kesehatan Elektromedik, Non Elektromedik maupun Diagnostik Invitro.
Ayok, kita mesti urus Ijin Distribusi atau Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) dulu, kemudian tiap alat kesehatannya harus kita uruskan dulu Ijin Edarnya .. baaaruu bisa lakukan import dan/atau jualan.

Gitu juga untuk bisnis terkait produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), baik import maupun produksi sendiri memang nggakda matinya ..
Apa saja yang masuk kategori PKRT ya?
1. Sediaan Mencuci;
2. Pembersih;
3. Pewangi;
4. Desinfektan;
5. Pestisida Rumah Tangga;
6. Tissue;
7. Peralatan dan perlengkapan bayi dll.
Tapi urus dollooo Sertifikat Produksinya biar bisa produksi dan urus dullluuu Ijin Edarnya biar bisa import atau masarinnya ntar ..
Klik dan kunjungi kami disini yak (untuk seluruh endonesaaa: http://jasaperijinankomersil.blogspot.co.id/…/departemen-ke…

Pendirian PT, CV, Perusahaan Perorangan Domisili, NPWP, SIUP, TDP, API, NIK, Keagenan, SIUJK Ijin Sertifikat Produksi Ijin Edar BPOM MD, ML, IPRT

23/03/2020

Kita di Manyar Consulting memang keseharian slalu lockdown mandiri. Dari dulu cuma 1-2 klien yg minta ketemu langsung, itupun jarang kita layani, kalopun dilayani merekalah yg datang ke Manyar.
Prosedur kerja kita: konsul via phone, imel quotation apabila diminta, deal, bayar uang muka, imel dokumen2 yg diperluin, beres, langsung proses pengerjaan hingga selesai.
Urusan depkes mau Sertifikat Produksi Alkes/PKRT, Sertifikat Distribusi Alkes/IPAK, atau Ijin Edar Alkes/PKRT biasanya beres 1 - 1,5 bulan, hasil diimel/kurir, klien tinggal byr pelunasan .. Done :).

Perlu? Klik http://jasaperijinankomersil.blogspot.com/2013/10/departemen-kesehatan-depkes.html

11/10/2019

Update KBLI Akta Perusahaan dan Perijinan OSS

Terhitung sejak Juli 2018, semua perusahaan, lama atau pun baru berdiri, baik PT, CV, Perusahaan Perseorangan/UD, Yayasan dll, wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diurus di Lembaga OSS. Sama halnya seperti manusia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tiap perusahaan wajib memiliki NIB. Kemana-mana, ke semua instansi, yang akan ditanya terlebih dahulu adalah NIB yang datanya terpusat dan ngelink ke semua instansi yang berhubungan dengan bidang usaha perusahaan (Pemda, Pajak, Bea Cukai, dan Kementerian terkait).

NIB berlaku sekaligus sebagai TDP, API dan Akses Kepabeanan. Selain NIB, saat pengurusan Perijinan OSS ini perusahaan akan mendapatkan BPJS, Ijin Lokasi, Ijin Lingkungan, Ijin Usaha Perdagangan/Ijin Usaha Industri, Ijin Komersil dan Komitmen Komersil). Pengisian data dan pengajuan semua Perijinan OSS ini harus tepat dan sesuai dengan bidang usaha perusahaan agar ngelink dan terdeteksi di semua instansi terkait.

Pengurusan Perijinan OSS hanya dapat dilakukan apabila Bidang Usaha perusahaan yang terdata di AHU (Menhukham) telah menggunakan KBLI 2017. Silahkan cek Akta Terakhir perusahaan anda yang menyebutkan Bidang Usaha, apabila dibuat sebelum 2017, positif harus kita lakukan perubahan bidang usaha agar update mengikuti KBLI 2017 terlebih dahulu. Dengan begitu, barulah dapat melakukan pengurusan di OSS.

Mengenai update KBLI 2017 di akta perusahaan ini, juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah melakukan pengurusan Perijinan OSS, harus segera lakukan update KBLI tersebut lalu update lagi Perijinan OSS-nya. Apabila tidak dilakukan, maka sesuai Peraturan Bersama (terlampir), maka semua Perijinan OSS perusahaan anda akan dibekukan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kelancaran usaha perusahaan anda.

Regard,
Manyar Consulting
Baai Fansyuri Harahap

03/10/2019

Saat ini terdapat perbedaan data PT dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Sistem OSS dikarenakan Sistem OSS menggunakan KBLI 2017 sedangkan SABH menggunakan KBLI 2015 yang berdampak pada tidak dapat diproses/dibekukannya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Sistem OSS.
Oleh karena itu, semua PT wajib menyesuaikan/merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya di Akta Perusahaan sesuai KBLI 2017 dan selanjutnya mengubah dan menyesuaikan perijinan OSS yang telah dibuat.
Untuk itu, hubungan kami disini:

Pendirian PT, CV, Perusahaan Perorangan Domisili, NPWP, SIUP, TDP, API, NIK, Keagenan, SIUJK Ijin Sertifikat Produksi Ijin Edar BPOM MD, ML, IPRT

10/07/2019

Please feelfree to contact us:
http://jasaperijinankomersil.blogspot.co.id

10/03/2019