DIM & Partners

24/06/2020

Langkah hukum yang bersifat normatif merupakan jalan terakhir dari setiap permasalahan (ultimum remidium), kedepankan langkah norma sosial untuk mencapai kemufakatan !! Fiat Justitia ✊

01/06/2020

31/05/2020

"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."

Faktor kekhilafan , paksaan atau penipuan menjadi hal yang dapat membuat perjanjian itu batal dan tidak mempunyai kekuatan jika dapat dibuktikan mengenai kebenaran adanya oleh pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Selain itu kekuatan hukum yang secara sah dan mengikat mengenai perjanjian tertulis yang dibuat dan/atau ditandatangi para pihak itu dapat juga dinyatakan batal demi hukum jika dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku saat ini di Negara Indonesia .
(Pasal 1321 KUH Pdt).