Forum Jual Beli Gorontalo

18/06/2026

Pemerintah Kota Pekanbaru mulai memperluas pengawasan hingga ke media sosial terhadap akun-akun yang diduga menjadi wadah aktivitas LGBT. Kebijakan ini pun memunculkan pertanyaan, bagaimana jika langkah serupa diterapkan di Gorontalo?

Wacana tersebut kemungkinan akan mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Alasannya, Gorontalo dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama melalui falsafah "Adat Bersendikan Syara', Syara' Bersendikan Kitabullah" yang selama ini menjadi bagian dari identitas daerah.

Selain itu, pendukung kebijakan semacam ini bisa berargumen bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola interaksi masyarakat. Aktivitas yang dulunya berlangsung secara langsung kini banyak terjadi di ruang digital, sehingga pengawasan dianggap perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, ada p**a pandangan bahwa setiap bentuk pengawasan di ruang digital harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai prosedur, serta memperhatikan hak-hak warga negara agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau salah sasaran.

Jika suatu saat wacana ini muncul di Gorontalo, pelaksanaannya tentu akan menjadi perdebatan publik yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari nilai budaya dan agama, ketertiban sosial, perkembangan teknologi, hingga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut ngoni, apakah Gorontalo perlu mempertimbangkan langkah seperti yang dilakukan Pekanbaru, atau ?

14/06/2026

**🚨 MUI Desak Aturan Lebih Tegas soal LGBT, DPR Langsung Buka Suara!**

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan dukungan penuh terhadap desakan MUI agar pemerintah dan DPR menyusun regulasi yang lebih tegas bagi pelaku maupun pihak yang mengampanyekan LGBT di Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya menjaga moral bangsa, nilai agama, dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar negara.

**⚖️ DPR Siap Bahas Aturan Khusus, Ini Dasar Hukumnya!**

Singgih menjelaskan bahwa sejumlah tindakan terkait kampanye perilaku homoseksual dalam kondisi tertentu sebenarnya sudah dapat dijerat hukum pidana, terutama jika melibatkan kekerasan, pencabulan, anak di bawah umur, dilakukan di ruang publik, atau dipublikasikan sebagai pornografi.

Meski demikian, Komisi VIII DPR RI menyatakan siap membahas regulasi yang lebih spesifik apabila usulan tersebut diajukan secara resmi oleh MUI.

11/06/2026

09/06/2026

Tengah malam ini harga pertamax naik drastis 4.000.

Yang mengerikan mungkin efek domino nya, pertalite akan langka, harga kebutuhan barang & jasa akan naik.

Definisi rakyat desa ngga pake dollar, tapi ikut merasakan dampak buruknya

05/06/2026

Pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat, Minyakita. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan, Budi Santoso (Busan), usai rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian.

Meski demikian, keputusan terkait besaran HET terbaru masih belum final. Untuk sementara, harga Minyakita tetap mengacu pada HET yang berlaku saat ini, yakni Rp15.700 per liter.

“Pemerintah sudah sepakat akan menaikkan HET, namun besarannya masih dalam pembahasan dan waktu penetapannya akan segera ditentukan,” ujar Busan dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

04/06/2026

Bentuk bentuk Dukungan LGBT

1. Dukungan Lewat Media dan Hiburan

* Membuat Konten Normalisasi:
Membuat video, tulisan, atau konten media sosial yang menggambarkan gaya hidup LGBT dan waria sebagai hal yang biasa, keren, atau patut dikasihani agar masyarakat pelan-pelan memakluminya.

* Karakter di Film dan Seri :
Memasukkan tokoh LGBT atau waria ke dalam film, sinetron, atau kartun anak-anak dengan citra yang baik dan positif.

* Kampanye Perusahaan :
Perusahaan besar yang ikut memasang logo pelangi atau menjual produk khusus untuk mendukung komunitas ini.

2. Dukungan Lewat Aturan dan Hukum

* Legalisasi Pernikahan :
Mengesahkan secara hukum pernikahan sesama jenis di suatu negara.

* Mengubah Dokumen Resmi:
Mempermudah aturan agar waria atau transgender bisa mengubah status jenis kelamin di KTP, paspor, dan akta kelahiran.

3. Dukungan di Kehidupan Sehari-hari

* Fasilitas Khusus:
Menyediakan toilet atau ruang ganti khusus "netral gender" (bukan untuk pria atau wanita saja) di tempat umum.

* Bahasa Baru:
Mengajak orang menggunakan panggilan atau kata ganti khusus yang tidak membedakan pria dan wanita.

4. Dukungan Lewat Pendidikan dan Psikologi

* Ajaran di Sekolah/Kampus:
Mengajarkan teori bahwa jenis kelamin itu bebas dipilih dan bukan bawaan lahir sejak dari pemikiran anak-anak atau remaja.

* Konseling Mendukung:
Psikolog atau konselor yang bukannya menyembuhkan, tetapi justru mendukung dan menguatkan seseorang untuk tetap menjadi LGBT atau waria.

Dalam perspektif syariat Islam—sebagaimana konsep yang dibahas dalam kutipan Ibnu Taimiyyah sebelumnya—segala bentuk tindakan yang mempromosikan, memfasilitasi, membenarkan, atau menormalisasi perilaku tersebut di atas dikategorikan sebagai bentuk ridha atau sokongan terhadap hal yang dilarang agama.