STaM Consulting

06/03/2020

ADA HARTA YG TERLEWAT TIDAK LAPOR PADA SPT TAHUN LALU??? STaM Consulting siapkan solusi cerdas tanpa risiko.

11/12/2019

JANGAN SEKEDAR BICARA, PERLU KETELADANAN DAN INOVASI UNTUK MENDORONG KESUKARELAAN
Ditjen Pajak (DJP) menjadikan kepatuhan sukarela sebagai landasan utama dalam upaya meningkatkan penerimaan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan upaya untuk kapatuhan sukarela bukan hanya dari formal terkait dengan kewajiban penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Namun, subtansi dari SPT juga menjadi bahan otoritas dalam mengukur kepatuhan wajib pajak.

“Jadi kami ingin bahasa kepatuhan sukarela itu tidak hanya dimaknai sekedar melaporkan kewajiban pajak. Kita ingin kepatuhan mendekati titik optimal,” katanya.

Upaya untuk kapatuhan sukarela bukan hanya dari formal melainkan juga materiel.

10/12/2019

INOVASI SAMPAI HARI INI: BAHKAN PP 80/2019 BELUM BISA DIUNDUH…
TIDAK bisa dibantahkan lagi bahwa perkembangan teknologi yang pesat saat ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pola kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dipastikan akan memberikan akses kemudahan berbisnis bagi para pelaku usaha.

Hal tersebut juga memberikan sinyal berupa tantangan sekaligus peluang baru bagi otoritas pajak agar selalu berinovasi dalam rangka menciptakan pendekatan baru demi terciptanya sistem administrasi pajak yang lebih kondusif dan efisien. Dengan demikian, bertambahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya akan menjadi suatu keniscayaan.

Traditional compliance model akan memakan waktu penyelesaian yang tidak sebentar karena wajib pajak perlu melalui berbagai proses administrasi.

06/12/2019

KESETARAAN OFFLINE & ONLINE
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat menjadi pintu masuk mengenai perpajakan niaga daring atau e-commerce. Hanya saja, masih dibutuhkan regulasi lebih jelas dan mendetil.

Nailul menuturkan, keberadaan beleid hukum PP 80/2019 menggambarkan tujuan pemerintah yang bagus dengan memberikan level of playing field setara antara pelaku usaha offline dan online. "Tapi, tetap harus ada kesetaraan juga dengan pelaku usaha online di media sosial," katanya ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (5/12).

Nailul mengatakan, kesetaraan itu dibutuhkan mengingat ada potensi perpindahan dari pelaku usaha di e-commerce menjadi pelaku usaha di media sosial. Hal ini patut dipertimbangkan mengingat pengusaha di media sosial justru sangat susah dijangkau.
https://republika.co.id/berita/q21gds383/ekonom-pp-802019-pintu-masuk-pajak-emecommerceem

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat menjadi...

29/11/2019

https://www.cnbcindonesia.com/market/20191129062905-17-118899/sri-mulyani-hapus-pajak-dividen-respons-lo-kheng-hong

Rencana penghapusan pajak dividen, untuk perusahaan yang ekspansi ke luar negeri ini, masuk ke dalam RUU Omnibus Law bagian perpajakan.

27/11/2019

KALAU TIDAK LAPOR, PAMER JADI BLUNDER
Ditjen Pajak (DJP) mengajak para artis dan influencer di media sosial untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat dari sisi kepatuhan pajak. Topik ini menjadi salah satu bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (27/11/2019).
Maraknya aksi pamer rekening saldo bank melalui mesin ATM oleh beberapa artis dan influencer, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, bukan menjadi masalah dari sisi perpajakan selama sudah dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).
“Sebenarnya dari sisi perpajakan tidak ada masalah pesohor pamer saldo rekeningnya ke publik. Yang penting mereka sudah melaporkan saldo rekening tersebut sebagai harta dan penghasilan yang menjadi sumber akumulasi saldo tersebut dalam SPT Tahunan mereka,” jelasnya.

Ditjen Pajak (DJP) mengajak para artis dan influencer di media sosial untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat dari sisi kepatuhan pajak

26/11/2019

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191126095350-4-117970/wow-dikejar-pajak-ada-565360-pemilik-saldo-bank-rp-1-m

Konstitusi mengamanatkan pajak sebagai pungutan wajib yang harus dibayarkan rakyat untuk modal pembangunan.

25/11/2019

KARPET MERAH INSENTIF PAJAK
Demi meningkatkan investasi dan daya saing dari negara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan karpet merah bagi pengusaha melalui insentif perpajakan.

Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan topik pembahasan ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian di Kantor Presiden, Jumat (22/11/2019).

Insentif pajak yang diberikan meliputi penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri, hingga strategi menarik pajak dari perusahaan over the top (OTT) seperti Netflix.

Strategi itu diungkapkan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

24/11/2019

ROBOT, SPESIES WAJIB PAJAK BARU PADA REVOLUSI INDUSTRI 4.0...
Wacana pengenaan pajak atas robot semakin mengemuka karena adanya kekhawatiran bahwa di masa mendatang penggunaan robot akan lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja. Menurut Bawono, pro—kontra mengenai pemajakan atas robot, serta desain yang ideal diperkirakan akan menjadi topik diskusi ke depan.

Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 memberi pengaruh yang cukup besar bagi sektor perpajakan.

14/11/2019

Penurunan ini dipengaruhi dua hal. Pertama, pelemahan harga komoditas yang mengakibatkan penerimaan pajak – terutama perusahaan di sektor komoditas – mengalami penurunan. Kedua, adanya kebijakan restitusi dipercepat. Pada tahun ini, kebijakan diperluas untuk industri farmasi.

Seperti diketahui, pada 2016, pemerintah telah membentuk tim reformasi perpajakan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 885/KMK.03/2016.

14/11/2019

SEMUT DI UJUNG BUMI DIKEJAR, GAJAH DI PELUPUK MATA DIBIARKAN…
Pemerintah mengakui kecolongan karena ternyata selama ini Netflix tidak pernah membayar pajak di Indonesia.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama.

"Enggak [bayar pajak], karena memang selama ini mereka [Netflix] belum jadi BUT [Badan Usaha Tetap] di Indonesia. Jadi tidak menjadi wajib pajak di Indonesia," tutur Hestu kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/11/2019).

Pemerintah mengakui kecolongan karena ternyata selama ini Netflix tidak pernah membayar pajak di Indonesia.