19/01/2026
DPRD Provinsi Sumatera Pesisir
1 menit
·
INFO INI KHSUSU PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN POLITIK DI SUMATERA PESISIR-PEMEKARAN
Dalam kemajuan daerah provinsi perlu rakat karena tongkat suara merdeka jumlah dan pendatan dari watak pribumi agar tidak terjakah saling kenal.
Geo politik pemerintahan dan politik parlmenter tingkat povinsi akan adanya ususan otonomi khusus bidan umum dalam pekerja menjalani hak umum (publik) medsos politik-pers asing media viral itu semuua aksi ujuk rasa merdeka berpendapat.
Jika rakat sudah susah tidak dapat hak kemerdekaannya maka politik daerah kita yan baru ini akan di pandang sebelah mata oleh bangsa asing dan kita punya budaya tersendiri.
Karena Jumlah suara rakyat banyak maka pemilik GOLPOL hanya orang partai saja yang memiliki kursi politik itu kita juga bisa asal punya syart dan ketentuan yang berlalu di negara kita sesuai UU KPU.
Mendesak pemilu istimewa provinsi sumatere pesisir siapa yang mmbesarkaan DPDD Provinsi ini adalah partai politik yang masuk di bilik suara KPU rekomendasi penting dalam tugas nagara yaitu kader papol yan tidak cukup suara sesuai keputusan DPP partai nasional mewakili rakyat daerah yang sedang bekerja.
Program DPD dan PRR-RI DPRD sumatera pesisir
1. Insfrastruktuk baru gedung DPRD sumatera pesisir
2. Kuangan negara BI khusus 45 orang rasa nasionalisme kemerdekaan RI jumlah anggota DPRD Sumatera Pesisir
3. Data kader partai di sekretariat DPRD sumatera pesisir partai dan underbo- parpol -ormas yang bergabung parpol.
4. KPK menjalankan tugas peredaran keuangan di krja sebagai wakil rakyat seperti upah
5. mendidik nilai pancasila yang disebut 4 pilat negara dan bangsa.
terima kasih. oleh zulfahmi arnizam.shi (Pers Polisi-singkatan PERSPOL)
