06/01/2015
Didistribusi kompor gas dan tabung gas elpiji gratis di beberapa daerah diduga sarat pungutan liar. Kepolisian siap menerima pengaduan warga yang merasa dirugikan.
AROSUKA, HALUAN — Pembagian kompor dan tabung gas elpiji di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, diduga diwarnai adanya pungutan liar (pungli) di tengah masyarakat. Pasalnya, dalam pembagian kompor gas yang seharusnya gratis itu, masyarakat justru dikenai pungutan oleh para oknum di lapangan.
“Setiap warga yang mendapat bantuan kompor gas malah dikenakan biaya yang katanya untuk iuran wajib oleh petugas yang ditunjuk pihak Pemerintah Nagari,” kata Edison (40), salah seorang warga Nagari Surian kepada Haluan, Minggu (4/1).
Pihaknya menyebutkan, iuran wajib sebesar Rp10.000 per unit (kompor dan tabung) itu kabarnya untuk biaya administrasi dan biaya transportasi petugas yang mendistribusikan kepada masyarakat. Sementara program konversi minyak tanah ke gas yang dilakukan pemerintah pusat ini, seharusnya dengan membagi-bagikan kompor dan tabung epiji kepada masyarakat secara cuma-cuma, tanpa adanya pungutan.
Pihaknya memperkirakan ada sekitar 4.000 orang warga yang menerima pembagian itu, kalau per orang membayar iuran Rp10.000, dana yang terkumpul sekitar Rp40 juta. Lantaran itu, pihaknya berharap kepada aparat penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Solok untuk mengusut hal ini hingga tuntas. “Program ini harusnya untuk membantu masyarakat, tapi malah dibebani,” katanya.
Bahkan, tambah Edison, selain adanya pungutan iuran wajib, pembagian kompor dan tabung elpiji ini juga disangkutkan dengan pembayaran iuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Bagi masyarakat yang dapat jatah kompor gas, harus lunas PBB dulu. Sementara bagi yang belum membayar iuran PBB, pembagiannnya akan ditangguhkan dulu,” ungkapnya.
Sementara dari 14 jorong yang ada di Nagari Surian, hanya 1 jorong yang tidak mendapat jatah pembagian kompor gas ini yaitu Jorong Belakang Pasar Surian. “Kami sudah menanyakan hal ini kepada Walinagari, katanya akan dicarikan solusinya, namun hingga kini belum ada realisasinya,” keluhnya.
Terkait adanya laporan masyarakat ini, Camat Pantai Cermin, Syaiful Anwar, yang di konfirmasi via telephon selulernya mengungkapkan, pihaknya telah menanyakan langsung hal ini kepada Walinagari Surian. “Barusan saya telah konfirmasi dengan Walinagari Surian, pihaknya tidak pernah memerintahkan hal itu. Kalau pun ada pungutan, itu di luar kewenangan Walinagari,” ungkap Saiful Anwar.
Kendati demikian, menindaklanjuti laporan masyarakat ini, pihaknya bersama Pemerintah Nagari setempat akan segera mengusut dan mengumpulkan kepala jorong yang ada di Nagari Surian, untuk mengetahui kebenaran hal ini. “Kita akan usut hal ini, karena pungutan ini secara aturan tidak dibenarkan,” katanya.
Syaiful menambahkan, dalam pendistribusian kompor dan tabung gas ini, pemerintah pusat langsung mendistribusikan kepada Pemerintah Nagari melalui konsultan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, tanpa melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Kondisi ini menurutnya, menyulitkan pemerintah kecamatan untuk memantau langsung kondisi yang terjadi di lapangan. “Pemerintah pusat langsung mendistribusikan kepada Pemerintah Nagari, kapan datangnya kami tidak pernah diberi tahu oleh konsultan yang ditunjuk itu,” bebernya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Solok Drs. H. Indra Merdi, MM mengungkapkan, dalam pelaksanaan program pembagian tabung dan kompor gas kepada masyarakat, ada tiga konsultan yang ditunjuk Kementerian ESDM untuk bertugas di daerah penghasil beras itu. Yakni, konsultan sosialisasi dan edukasi, konsultan pendataan, serta konsultan distribusi. “Mulai dari pendataan hingga pendistribusian kami tidak pernah dilibatkan, karena langsung ditangani oleh pemerintah pusat,” katanya.
Oknum Kepala Jorong
Hampir sama yang terjadi di Kabupaten Solok, pendistribusian kompor dan tabung gas elpiji di Kabupaten Sijunjung juga sarat pungutan liar. Seperti halnya yang terjadi di Kenagarian Sungai Betung, Kecamatan Kamang Baru, Minggu (4/1).
Warga mengeluhkan tindakan beberapa oknum kepala jorong yang meminta pungutan liar (pungli) kepada masyarakat penerima bantuan. Untuk pengambilan tabung gas, warga dikenakan biaya Rp10.000/kk, sementara untuk kompor warga juga dikenakan biaya Rp5.000/kk dan jika mengambil keduanya maka dikenakan biaya Rp15.000/kk.
Metri (35), salah seorang warga Kenagarian Sungai Betung mengeluhkan lambannya penanganan serta tindakan dari Pemkab Sijunjung yang sampai saat ini terkesan diam dan membiarkan hal itu terjadi. “Kita sebagai warga sangat menyayangkan lambannya Pemkab Sijunjung dalam menangani masalah pungli oleh oknum jorong yang telah dilaporkan masyarakat ini, karena jika tidak segera ditanggapi, maka seluruh masyarakat penerima bantaun akan menjadi korban pungli oknum aparat sendiri,” katanya.
Dirinya juga menuturkan bahwa biaya pungutan terhadap warga penerima bantuan kompor dan tabung gas 3 kg yang dilakukan oleh oknum kepala jorong tersebut dipungut dengan alasan administrasi, namun tidak jelas administrasi apa. Padahal dari data yang diterima masyarakat, pemerintah telah mengumumkan bahwa pembagian tersebut gratis alias tidak dipungut biaya.
Sementara itu ketua Komisi II DPRD Sijunjung, Sumanto, menyesalkan terjadinya aksi pungli yang dilakukan oleh oknum kepala jorong tersebut. Pasalnya, dalam sepengetahuannya, bantuan kompor dan gas ini tidak dipungut biaya apapun kepada warga penerima bantuan. Pihaknya juga akan segera menjajaki dokumen proses pengiriman gas elpiji dan kompor ini. “Jika memang nantinya ditemukan ada biaya untuk proses bongkar barang dari pihak penyalur, maka jelas perbuatan oknum kepala jorong jelas telah melanggar aturan dan bisa ditindak tegas,” ucapnya.
Di pihak lain, Kasat Reskrim Polres Sijunjung, Iptu. Andriansyah Rithas Hasibuan mengatakan, Polres Sijunjung siap menerima dan menanggapi laporan dari warga yang merasa dirugikan akibat pungli yang dilakukan oleh oknum jorong dan nagari tersebut. Asalkan disertai dengan bukti dan saksi.
“Kita akan menerima dan menanggapi setiap laporan dari warga penerima bantuan kompor gas ini yang merasakan dirugikan akibat Pungli, dan harus didukung bukti dan saksi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan,” ungkap Kasat Reskrim, Iptu Adriansyah Rithas Hasibuan. (h/ndi/ogi)
