KJPP APSi

24/05/2016

Ir. Andreas Siregar
Direktur Utama PT. Rama Jaya Properti, Pendiri Raja School of Property, Dosen tetap di Raja School of Property. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Teknik di PT. Link Appraisal, PT. Penilai Arta Sedaya (PAS) sebagai Direktur Teknik, Pemimpin Rekan di Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP Panangian Simanungkalit & Rekan, dan Projek-projek yang pernah beliau tangani antara lain Penilaian Tarif Sewa dan Penilaian Aset di PT. PPA, Tim Inti Penilaian & HBU (Highest & Best Use) Aset Bank Danamon Indonesia, Nara sumber dalam hal Pendayagunaan Aset milik beberapa BUMN dan pengalaman lainnya dalam bisnis properti.

14/05/2016

30/07/2015

Liputan6.com, Jakarta - Pasar properti yang kurang kondusif tahun ini tidak membuat ekspansi pengembang surut. Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang mencapai 7 juta orang per tahun menjadi ceruk pasar yang kini ramai dibidik, salah satunya Paramount Land yang terus meluncurkan proyek residensial dengan kisaran harga di bawah Rp 800 juta.

Presiden Direktur Paramount Land, Ervan Adi Nugroho mengungkapkan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia sangat signifikan setiap tahunnya. Saat ini sedikitnya ada sekitar 45 juta kelas menengah di Tanah Air berdasarkan data World Economic Forum yang dapat menstimulasi perkembangan bisnis properti.

"Potensi kelas menengah ini memang menjadi target market kami yang utama di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang memang belum kondusif. Pasar di segmen ini memiliki daya beli sebagai end user," ungkap Ervan yang dihubungi Liputan6.com, Kamis (30/7/2015).

Di sisi lain, pengembang masih melihat adanya optimisme pasar mengingat kebutuhan rumah dalam situasi apa pun pasti akan tetap ada karena pertambahan penduduk terus terjadi, banyak kelahiran dan banyak orang yang berkeluarga sehingga membutuhkan tempat tinggal. Menurut Ervan, penurunan permintaan rumah yang terjadi saat ini lebih karena persepsi dan kebutuhan investasi masyarakat saja yang lebih berhati-hati.

Tapi sebenarnya, tambah Ervan, berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini termasuk saat krisis moneter, ketika properti turun maka itu adalah saat paling tepat untuk membeli. Karena kalau pasar nanti sudah kembali normal, maka harga juga akan naik.

"Kelas menengah ini adalah peluang di tengah sikap wait and see investor, karena rumah di segmen ini terjangkau oleh end user terutama keluarga-keluarga muda yang butuh rumah," ujar dia.

Paramount Land telah meluncurkan proyek residensial menengah terbaru dengan harga jual berkisar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta per unit.

Direktur Pemasaran Paramount Land, Andreas Nawawi menyebutkan proyek Amarillo Village di Gading Serpong, Tangerang, ini mengusung perpaduan konsep compact custom home (desain sesuai pilihan konsumen) dan konsep rumah tumbuh yang ke depan bisa diperluas sesuai keperluan pemilik. Dua tipe di proyek teranyar Paramount Land ini bervariasi dari mulai luas bangunan 36 meter persegi hingga 59 meter persegi.

Menurut Andreas, proyek ini dikembangkan di atas lahan seluas 8,8 hektare di lokasi strategis yang menjadi penghubung antara kawasan selatan Gading Serpong dengan BSD City. Kebutuhan investasi untuk pembangunan sekitar 1.300 unit rumah di Amarillo Village sekitar Rp 300 miliar, dimana untuk tahap pertama akan dibangun 315 unit terlebih dahulu.

"Strategi pemasaran lain tentu kami ada gimmick pasar seperti pola pembayaran hingga 60 kali, dan garansi delivery rumah seperti yang selama ini selalu kami jaga," ujar dia.

Ditanya mengenai realisasi penjualan pemasaran (marketing sales) Paramount Land di semester I 2015, Ervan Adi Nugroho mengatakan sudah 40 persen dari target marketing sales tahun ini sebesar Rp 3 triliun. Artinya perusahaan properti itu sudah mengantongi penjualan sekitar Rp 1,2 triliun hingga Juni lalu.

"Kami tetap optimistis target penjualan tahun ini bisa tercapai, karena siklusnya di semester kedua itu penjualan lebih baik, apalagi sekarang aturan uang muka KPR sudah turun dari 30 persen menjadi 20 persen sehingga semakin mempermudah konsumen."

Dia menyebutkan saat ini Paramount Land sedang membangun sekitar 4.100 unit rumah, dan kemungkinan akan bertambah lagi hingga di atas 5.000 unit dengan dimulainya pembangunan proyek Amarillo Village.

18/09/2013

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mewacanakan moratorium pembangunan mal. Alasannya, jumlah mal saat ini menurut Jokowi sudah terlalu padat. Menurutnya sekitar 173 unit mal ada di Ibu Kota. Jokowi mengaku tidak akan mengeluarkan izin pembangunan mal lagi.
"Sekarang fokus pada pembenahan pasar tradisional," kata mantan Wali Kota Solo ini beberapa waktu lalu. Tujuannya, agar pergerakan ekonomi sampai ke masyarakat lapisan bawah.
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat pembangunan mal tidak dapat diteruskan karena kondisi infrastruktur tidak memadai. Ahok menilai mal di tengah kota sebagai biang kemacetan.
Bahkan dia menyarankan agar pembangunan mal dilakukan di pinggiran seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Karena jumlah mal dikawasan tersebut masih sedikit dan infratstruktur pendukung terbilang memadai.
Cushman and Wakefield, konsultas properti, merilis data yang menyatakan bahwa jumlah mal di Jakarta memang sudah terlampau padat. Head of Research and Advisory Cushman and Wakefield, Arief Rahardjo, ketika dihubungi Tempo, mengatakan mal di tahun 2013 ini sudah berdiri di lahan seluas 3.920.618 meter persegi.
Kawasan Jakarta Selatan merupakan penyumbang terbesar yaitu 21,8 persen atau sekitar 854.700 meter persegi. Bahkan menurut data yang dilansir oleh Cushman dan Wakefield tiap tahunnya jumlah mal tumbuh 3,9 persen.
Efeknya banyak pengembang yang mulai melirik tanah di sekitar Jakarta seperti Bekasi. Bahkan beberpa pengembang menangkap sinyalemen Ahok dengan membangun mal di kawasan pinggir seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
Associate Director Commercial Real Estate (Colliers) Indonesia, Ferry Salanto, mengatakan pertumbuhan mal di daerah Jakarta Timur, Utara, Barat, dan Bekasi cukup tinggi. Hal ini terutama setelah muncul moratorium di era Mantan Gubernur Fauzi Bowo pada 2011. Setelah adanya moratorium tersebut, pertumbuhan mal selama dua tahun belakangan cenderung stagnan. Baru lah pada tahun 2013 beberapa mal mulai dibangun di Jakarta Timur, Utara, Barat, dan Bekasi.
Di Jakarta Timur misalnya ada dua mal yang dibangun yaitu Cipinang Indah Mall dan Pulomas X'Venture dengan luas total 45.000 meter persegi. Kemudian di Jakarta Barat ada St Moritz di kawasan Puri Indah dengan luas 129 ribu meter persegi. Sedangkan di Jakarta Utara ada The Baywalk Green Bay Pluit dengan luas 52.000 meter persegi.
Bahkan pembangunan mal di tahun 2014 dan 2015 juga lebih banyak terkonsentrasi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Ferry melanjutkan yang mengejutkan adalah wilayah Bekasi dan Tangerang, sekitar Jakarta. Hingga Juni 2013 sudah ada 2,03 juta mal yang dibangun di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kawasan Bekasi dan Tangerang penyumbang terbesar masing-masing 35 persen dan 37 persen.
Kepungan mal ini lah yang menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jakarta Komisi B Santoso perlu dipecahkan Jokowi-Basuki. "Bagaimana mereka tetap menjaga iklim investasi di DKI juga menjaga keberlangsungan pedagang kaki lima," katanya.
Politisi Partai Demokrat ini berpendapat Jokowi musti hati-hati dalam memutuskan kebijakan moratorium. Menurut dia, mal dan PKL memiliki segemen pasar masing-masing.

02/09/2013

Jakarta - Masyarakat berpenghasilan rendah atau kelas menengah ke bawah seharusnya sudah bisa memiliki rumah layak huni dengan cara mencicil dengan penghasilan yang ada. Misalnya di Jabodetabek, upah mimimum provinsi (UMP) mencapai Rp 2,2 juta/bulan. Namun apakah dengan penghasilan sebesar itu bisa mencicil rumah?

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mencontohkan, dengan penghasilan rata-rata UMP sebesar Rp 2,2 juta/bulan, masyarakat harusnya mampu punya rumah sendiri.

Program rumah murah yang diberikan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu jalan menjangkau masyarakat untuk bisa punya rumah layak huni. Dengan uang muka sebesar Rp 8 juta dan cicilan Rp 300 ribu per bulan, masyarakat sudah bisa mendapatkan solusi untuk bisa punya rumah layak huni melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau KPR subsidi.

"Dengan gaji UMP ya Rp 2,2 juta bisa kok punya rumah. Apalagi bunga KPR untuk rumah murah kan tetap sampai 25 tahun sebesar 7,25%," kata Eddy kepada detikFinance, di Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Namun, dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memberikan uang muka yang dianggap masih terlalu besar. Pihak Apersi meminta kepada pemerintah untuk bisa memberikan subsidi uang muka agar masyarakat bisa tetap menjangkau Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

"Ya kalau bisa minta ke pemerintah dan pengembang untuk bisa memberikan subsidi uang muka di samping memberikan bunga rendah, misalkan 10% dari penghasilan," katanya.

02/09/2013

Kekurangan 15 Juta Pasokan Rumah, RI Sudah Alami Krisis Perumahan.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan Indonesia saat ini sudah memasuki krisis perumahan. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.

Hal ini diperparah dengan jumlah kekurangan pasokan rumah (backlog) yang terus bertambah. Dalam dua tahun terakhir, backlog sudah bertambah dari 13,6 juta rumah menjadi 15 juta unit rumah lebih.

Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo mengatakan Indonesia saat ini sudah masuk dalam tahap krisis perumahan. Selain itu, masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah sulit mendapatkan rumah.

"Sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah krisis perumahan ya. Tahun 2010 saja berdasarkan data BPS backlog-nya sudah 13,6 juta unit, sekarang bertambah lagi sampai 15 juta unit, sudah pastinya krisis," kata Eddy kepada detikFinance, di Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Dia menjelaskan, minimnya pasokan rumah ini karena rumitnya peraturan pemerintah untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, lamanya proses sertifikasi perumahan juga menyebabkan tertundanya proses penjualan perumahan.

"Perizinan di Pemda atau Pemkot itu kan susah ya padahal masalah di daerah itu kan kepemilikan perumahan," ujarnya.

Dia juga menyebutkan, akses air dan listrik juga masih sulit menyentuh daerah-daerah sehingga menimbulkan kesulitan pembangunan. "Listrik sangat lambat, PDAM juga. Krisis perumahan sebenarnya oleh pemerintah sendiri, mereka justru menghambat," kata Eddy.

Eddy menjelaskan, krisis perumahan di Indonesia ini layaknya pangan. Jika masyarakat sudah sulit memebuhi kebutuhan pangannya bisa dikatakan krisis sama halnya dengan perumahan.

"Dan ini terjadi di Indonesia. Rumah adalah hak dasar, ini mutlak harus dipenuhi," tandasnya.

28/08/2013

2013, Pasar Properti Diperkirakan Makin Melejit
TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei perusahaan periklanan properti iProperty Group menyebutkan pasar properti Indonesia di 2013 akan makin melejit. General Manager iProperty, Andy Roberts mengatakan kenaikan harga properti di masa mendatang merupakan faktor terbesar yang menjadi pertimbangan konsumen saat membeli properti.

“Memasuki 2013, perkembangan pasar properti Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Di Indonesia sebanyak 44 persen dari 6.117 responden setuju dengan survei tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa 12 Februari 2013.

Dia mengatakan bahwa responden di Indonesia, Malaysia, Hong Kong dan Singapura menyatakan sanggup membeli properti tahun ini. Survei yang dilakukan pada periode Desember 2012 hingga Januari 2013 tersebut sebagian besar responden Indonesia yang memiliki pendapatan per tahun di bawah Rp 100 juta jumlahnya menurun dari tahun lalu, yakni dari 83 persen menjadi 76 persen.

Sedangkan jumlah responden yang memiliki pendapatan per tahun Rp 101 - 200 juta meningkat dari 12 persen pada tahun lalu dan sekarang berada di angka 15 persen. Peningkatan itu seiring pertumbuhan kelas menengah yang memanfaatkan pasar properti Indonesia yang dinilai menjanjikan. Selain itu, 64 persen responden Indonesia masih memilih rumah sebagai properti pilihan mereka. Sebanyak 13 persen memilih small office home office (SOHO). Sisanya lebih memilih tanah, apartemen, kios sebagai properti pilihan.

Menurut dia, masyarakat Indonesia semakin peduli terhadap kepemilikan properti, baik sebagai tempat hunian atau investasi jangka panjang. Sejumlah faktor yang mempengaruhi yakni pertumbuhan ekonomi yang baik, pertumbuhan kelas menengah yang pesat dengan daya beli yang terus naik secara signifikan, serta tingkat inflasi yang stabil. Andi menyatakan, faktor-faktor tersebut berdampak baik pada konsistensi harga di hampir seluruh sektor pasar properti perumahan di Indonesia, terutama di Jakarta.

23/08/2013

PLASADANA.COM - Penguatan yang terjadi pada dolar AS menekan mata Asia, termasuk rupee India. Akibatnya, orang terkaya di negeri itu menderita kerugian sekitar Rp 19,5 miliar per jam.

Mukesh Ambani adalah orang terkaya itu. Dia merupakan pemilik Reliance Industries Ltd., kompleks pengolahan minyak terbesar di dunia.

Seperti dilansir Bloomberg, sejak 1 Mei, akibat melemahnya rupee, dia mengalami kerugian kurs sebesar US$ 5,6 miliar. Dalam rupiah, lebih dari Rp 56 triliun atau menjadi sekitar Rp 467 miliar per hari yang setara Rp 19,5 miliar per jam.

Saat ini, rupee India merupakan mata uang paling merana di dunia ketika berhadapan dengan dolar. Itu terjadi lantaran investor asing hengkang dari negara tersebut, dengan menjual aset-aset keuangannya seperti saham maupun surat utang.

Perilaku investor asing itu didorong oleh kebijakan Federal Reserve, bank sentral Amerika, yang ingin menurunkan besaran stimulus moneter. Selama ini, bank sentral mengguyur dolar dengan membeli surat utang sebesar US$ 85 miliar per hari.

Ambani termasuk yang terkena dampak dari kebijakan ini. Hartanya yang saat ini berjumlah US$ 17,5 miliar, tergerus 24 persen. Menurut catatan Bloomberg, ini merupakan rekor penurunan kekayaan paling buruk yang terjadi.

Penulis: Fahmi Anwari

22/08/2013

TEMPO.CO , Jakarta: Bank Indonesia siap melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah jika diperlukan. »Kami selalu ada untuk menjaga supaya nilai tukar rupiah tetap berada dalam fundamental ekonomi,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebelum rapat dengan Menteri Keuangan Chatib Basri di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 21 Agustus 2013.

Bentuk intervensi BI, kata Agus, bisa berupa pembelian surat utang negara. »Pembelian ini jika dulakukan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah,” ujarnya. Tekanan terhadap rupiah ini tidak terlepas dari tekanan di pasar modal. »Kami terus mewaspadai kondisi ini,” ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan merumuskan kebijakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan indeks saham yang terus melemah. Presiden menargetkan pada Jumat, 23 Agustus pagi besok pemerintah sudah bisa mengumumkan paket kebijakan ekonominya.

Agus menekankan adanya pengaruh faktor eksternal yang membuat nilai tukar rupiah terus anjlok. Rencana Amerika Serikat yang akan menurunkan stimulus moneter pada September sebagai penyebab kondisi pasar tidak stabil. »Itu berdampak ke negara lain, terutama negara berkembang seperti Indonesia.”

Terkait defisit neraca transaksi berjalan, Bank Indonesia akan merespons dengan instrumen-instrumen yang dimiliki. Bentuknya berupa bauran kebijakan termasuk kebijakan macro-prudential.

Hingga kuartal II-2013, neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit hingga 4,4 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). BI menargetkan di kuartal III-2013 ini, defisit neraca pembayaran Indonesia bisa menguat kembali di level 2,7 persen dari PDB.

Selain berupaya menyehatkan neraca pembayaran, BI berusaha mengendalikan inflasi. »Yang penting adalah menjaga agar stabilitas keuangan selalu terjadi, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi berjalan berkesinambungan,” Agus menjelaskan.

21/08/2013

Real Estate Appraisal

Appraisal Economics is capable of providing traditional real estate appraisal services throughout the United States. We are accustomed to working in large and small markets across the country. Our approach to real estate is always the same; know the local market. When preparing an appraisal, we deal with local property owners and managers, sales and leasing brokers, government officials, and other appraisers. These discussions are part of every assignment, and when completed, provides us with a clear understanding of the history of the local market as well as the market’s perception of the future.

Our appraisals are used for a variety of purposes, including purchase price allocation relating to ASC 805 and 350 (formerly FASB 141 and 142), bankruptcy proceedings, gift and estate tax planning, litigation support, and mortgage lending. Of particular interest to organizations requiring real estate appraisals for purchase price allocation, Appraisal Economics can also provide intangible assets analyses and machinery/equipment appraisals that are required for the allocation.

It is not uncommon for real estate appraisers to determine market value in the course of performing the appraisal. In the case of special purpose industrial properties, or properties located in rural or depressed markets, market value may be very low; however, the value “in-use,” which specifically relates to the operator, may be much greater. We have the experience and expertise to identify such issues and address them at the start of the engagement.

Clients requiring appraisals of multiple properties in diverse geographic areas are faced with the challenge of engaging many appraisers to accomplish this task. Inconsistencies in terms of valuation methodology are bound to occur when working with many different firms. Appraisal Economics is frequently engaged to perform such multiple property engagements. Our staff is capable of coordinating these types of undertakings and delivering to the client a product that is consistent, timely, and easily understood.

05/07/2013

ingin tahu peluang bisnis property seperti apa.
dengarkan talkshow property bersama praktisi properti yaitu Bp. Andreas Siregar , Vice presidentDevelopment - Indonesia, PT. Laksana Putra Mandiri -pemilik Franchaise Fashion TV Hotel dan pengajar di Panangian Of school of Property di Sonora Fm jakarta 92.0 Fm.pukul 09 s/d 10 hari ini. trims

07/04/2013

Dicari OB dan Staf ADMINISTRASI.
Untuk OB minimal Lulusan SMA'
Untuk Staf Administrasi minimal D3, S1
CV dikirim ke alamat : Jl. Gading Raya, Komplek Rukan Gading Bukit Indah Blok SA No. 23 Jakarta Utara 14240
Email : [email protected]