16/09/2025
Dalam politik, mungkin ijazah sering dijadikan simbol legitimasi dan gengsi. Padahal, ijazah itu hanya kertas penanda pernah menempuh pendidikan formal, bukan bukti mutlak kecerdasan atau kapasitas berpikir. Banyak tokoh dan pemikir besar dunia lahir dari jalur non-formal justru, tapi tetap berpengaruh karena kekuatan pikirannya, bukan semata mata karna ijazah.
Masalahnya, dalam hiruk-pikuk politik, ijazah kerap dipolitisasi. Bukan soal pengetahuan, tapi soal citra, prestise, dan kepentingan elektoral. Ketika ijazah dirahasiakan, yang muncul justru kecurigaan publik. Seolah ada yang lebih penting daripada keterbukaan: menjaga “gengsi” ketimbang menunjukkan kejujuran.
Padahal, rakyat bisa jauh lebih legowo menerima pemimpin yang jujur, meski hanya lulusan SMA atau bahkan SD, asal terbukti berpikir kritis, adil, dan memihak rakyat. Transparansi justru menumbuhkan kepercayaan, sedangkan menyembunyikan hal sederhana seperti ijazah malah membuka ruang bagi spekulasi dan ketidakpercayaan.
Kalau pake perspektif Immanuel Kant, tindakan menyembunyikan kebenaran demi citra itu jelas keliru, karena kejujuran adalah kewajiban moral yang tidak boleh ditawar. Jadi persoalannya bukan pada ijazah itu sendiri, melainkan pada krisis kejujuran yang mencerminkan betapa politik sering lebih mementingkan citra daripada moralitas.
