Kel. BUMSS /CAR

02/07/2025

Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Penegakan Aturan Hukum Tenaga Pendamping Profesional▫ Kementerian Desa PDT▫ BPSDMPMDDT▫ Se...

06/05/2025

28/01/2025

𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐇𝐞𝐦𝐚𝐭 𝐁𝐞𝐬𝐚𝐫-𝐛𝐞𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧! 𝐀𝐏𝐁𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐃𝐢𝐩𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐬 𝐑𝐩𝟑𝟎𝟔 𝐓𝐫𝐢𝐥𝐢𝐮𝐧

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Total belanja yang ia perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah itu senilai Rp 306,69 triliun. "Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun," demikian tertulis dalam Inpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo tanggal 22 Januari 2025, dikutip Rabu (23/1/2025).

Penerbitan Inpres 1/2025 ini ditujukan bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota. Inpres ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dalam diktum pertama Inpres itu disebutkan, para penerima instruksi tersebut diharuskan Prabowo untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam diktum kedua dijelaskan detail total anggaran yang dipangkas senilai Rp 306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Detailnya ialah terdiri dari anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun, dan TKD sebesar RP 50,59 triliun.

Sementara itu, diktum ketiga Inpres itu menginstruksikan seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

23/12/2024

22/10/2024

PNS Menjadi Pengurus BUMDes Bolehkah? | Syarat-Syarat Pengurus BUMDes Menurut Undang-UndangApakah Anda seorang PNS? Dan Anda ingin mencalonkan diri sebagai p...

11/09/2024

Lihat postingan askardarwis.