JF Law Firm

Home
Indonesia
Surabaya
JF Law Firm

Legal Advisor & Corporate Consultant

10/08/2026

⚖️ Ei incumbit probatio quidicit, nonqui negat
Beban pembuktian diberikan pada orang yang menggugat, bukan tergugat.

Adagium ini mengingatkan bahwa pihak yang mengklaim memiliki hak wajib membuktikan dasar klaimnya melalui alat bukti yang sah. Misalnya dalam sengketa pertanahan, alat buktinya dapat berupa sertipikat, akta, riwayat penguasaan, maupun dokumen pendukung lainnya.

Oleh karena itu, pembuktian menjadi aspek yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa hukum. Klaim tanpa didukung bukti yang kuat akan sulit memperoleh perlindungan hukum.

💬 Ingin mengetahui lebih banyak adagium hukum? Jangan lupa follow, like, & share postingan kami untuk pembahasan seputar hukum lainnya!

06/08/2026

⚖️ De gustibus non est disputandum — "Perihal selera tidak dapat disengketakan."

Adagium ini mengajarkan bahwa selera merupakan sesuatu yang bersifat subjektif sehingga tidak dapat diukur dengan standar benar atau salah.

Prinsip ini mengingatkan bahwa tidak semua perbedaan preferensi dalam menjalankan suatu hal merupakan persoalan hukum. Hukum hadir bukan untuk menentukan pilihan yang paling baik, melainkan memastikan setiap keputusan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan hak pihak lain.

Menurut kalian, adagium hukum apa yang menarik untuk dibahas selanjutnya? Tulis di kolom komentar! 💭

📞 082333033701
🌐 https://yuris.co.id

05/08/2026

After Movie Gelar Perkara Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda

Setiap perkara memiliki kompleksitasnya sendiri. Melalui Gelar Perkara, berbagai perspektif dan argumentasi hukum dikaji secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu persoalan.

Bukan sekadar membahas perkara, tetapi juga memastikan setiap aspek ditelaah secara cermat, objektif, dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

A glimpse of our process, our perspective, and our commitment to delivering thoughtful legal solutions. ⚖️

📞 082333033701
🌐 https://yuris.co.id

04/08/2026

Perusahaan tanpa aktivitas operasional sering kali dipandang negatif. Padahal, dalam praktik bisnis, perusahaan seperti ini dapat dibentuk untuk tujuan yang sah dan tidak serta-merta melanggar hukum. Istilah bentuk perusahaan seperti ini disebut perusahaan cangkang atau shell company.

Lalu, kapan perusahaan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum? Simak pembahasannya pada postingan ini!

💬 Menurut Anda, apakah regulasi di Indonesia sudah cukup mengawasi keberadaan perusahaan seperti ini?

📞 082333033701
🌐 https://yuris.co.id

31/07/2026

Banyak masyarakat adat baru menyadari posisinya lemah secara hukum justru ketika sudah berhadapan dengan tuntutan pidana.

Faktanya, 675 orang dikriminalisasi bukan karena benar-benar merampas tanah orang lain, tapi karena peta yang dipakai buat menuduh mereka nggak sinkron dengan kondisi riil di lapangan.

Legal audit atas batas tanah dan kartografi itu bukan cuma soal administrasi, tapi bisa jadi penentu antara bebas dan dipenjara di persidangan. ⚖️

Tulis pendapat atau pertanyaanmu di kolom komentar, dan follow untuk pembahasan hukum lainnya! 👇
📞 082333033701 🌐 https://yuris.co.id

30/07/2026

📢 PENGUMUMAN PENUNDAAN GELAR PERKARA

Halo, Rekan-Rekan.

Sehubungan dengan proses pengumpulan dan kelengkapan alat bukti yang masih berlangsung agar pembahasan dapat disampaikan secara lebih komprehensif dan mendalam, maka pelaksanaan kegiatan Gelar Perkara dengan tema:

Penyelesaian Sengketa Penerbitan Sertipikat Ganda dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata

yang semula dijadwalkan pada:
🗓️ Jumat, 31 Juli 2026

ditunda menjadi:
🗓️ Rabu, 5 Agustus 2026
🕒 Pukul 10.00 WIB – selesai
📍 Online melalui Zoom Cloud Meeting

Penundaan ini dilakukan agar seluruh proses analisis hukum dapat didasarkan pada bukti yang lengkap sehingga materi yang disampaikan lebih akurat, objektif, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh peserta.

Bagi peserta yang telah melakukan pendaftaran, registrasi tetap berlaku dan tidak perlu melakukan pendaftaran ulang.

Bagi yang belum mendaftar, kesempatan registrasi masih dibuka melalui tautan berikut:

🔗 https://bit.ly/RegistrasiGelarPerkaraSengketaSertipikatGanda2026

Terima kasih atas pengertian dan perhatian Rekan-Rekan. Kami berharap dapat bertemu pada pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 31 Juli 2026.

Contact Person:
📞 082333033701 (Yuris.co.id)

29/07/2026

Pecah Sertifikat atau Pisah Sertifikat Tanah? Jangan Sampai Keliru! 📄🏡

Masih banyak yang mengira pecah sertifikat dan pisah sertifikat adalah proses yang sama. Padahal, keduanya memiliki tujuan, mekanisme, dan akibat hukum yang berbeda dalam administrasi pertanahan.

Secara umum, pecah sertifikat dilakukan apabila seluruh bidang tanah dibagi menjadi beberapa bidang baru sehingga sertifikat induk tidak berlaku lagi. Sementara itu, pisah sertifikat dilakukan apabila hanya sebagian bidang tanah yang dipisahkan, sehingga sertifikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah disesuaikan.

Lalu, apa saja perbedaan antara pecah sertifikat dan pisah sertifikat, serta kapan masing-masing layanan tersebut digunakan? 🧐

Simak penjelasannya pada slide di atas ya!

📞 082333033701
🌐 https://yuris.co.id

28/07/2026

"Absolute sentenfia expositore non indiget."

Adagium ini memiliki makna bahwa suatu dalil atau ketentuan yang sudah jelas dan tegas tidak memerlukan penafsiran atau penjelasan lebih lanjut. Dalam praktik hukum, adagium ini menegaskan bahwa apabila suatu aturan atau pernyataan telah memiliki makna yang jelas, maka penerapannya harus berpegang pada bunyi yang tegas tersebut tanpa menambahkan tafsir yang dapat mengubah maksud aslinya.

💡 Menurut Anda, apakah setiap ketentuan hukum yang tampak jelas selalu dapat diterapkan secara apa adanya, atau dalam kondisi tertentu tetap diperlukan penafsiran agar sesuai dengan rasa keadilan?

Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan postingan ini agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya kepastian hukum dalam penerapan suatu aturan.

📞 082333033701
🌐 https://yuris.co.id

24/07/2026

Banyak perusahaan baru menyadari masalah hukumnya justru ketika proses akuisisi sudah berjalan.

Faktanya, banyak startup yang gagal diakuisisi bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena legal audit-nya baru dilakukan pas udah kepepet dan ketahuan ada kontrak lama, izin kadaluarsa, atau dokumen yang nggak beres.

Legal audit itu bukan cuma buat perusahaan yang lagi bermasalah, tapi juga langkah pencegahan sebelum investasi, merger, akuisisi, atau IPO. ⚖️

Tulis pendapat atau pertanyaanmu di kolom komentar, dan follow untuk pembahasan hukum lainnya! 👇

📞 082333033701 🌐 https://yuris.co.id

23/07/2026

Finfluencer Makin Berpengaruh, OJK Resmi Mengaturnya! 📱💰

Media sosial kini menjadi salah satu sumber utama masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai berbagai produk dan layanan jasa keuangan. Di balik maraknya konten tersebut, finfluencer memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk keputusan finansial masyarakat.

Seiring berkembangnya peran finfluencer ,OJK menerbitkan POJK Nomor 6 Tahun 2026 sebagai pedoman penyampaian informasi oleh finfluencer yang berkaitan dengan produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Lalu, apa saja yang diatur dalam POJK Nomor 6 Tahun 2026 dan bagaimana dampaknya bagi finfluencer, PUJK, serta masyarakat? 🧐

Simak penjelasannya pada slide di atas ya!

📞 082333033701
🌐 https://yuris.co.id

Address

Graha Indah Wisesa, Jalan Gayung Kebonsari No. E/11
Surabaya
60235

Website

https://yuris.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JF Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to JF Law Firm:

Want your business to be the top-listed Business in Surabaya?