Jasa penginapan property dan perkantoran

31/01/2026

26/09/2024

Bolehkah suami dan istri mendirikan CV bersama???

Banyak pasangan suami dan istri merencanakan untuk menjalankan bisnis secara bersama. Karena dirasa sudah saling mengenal, bisa mempercepat kemajuan bisnis. Tapi bagaimanaa menurut hukum atas rencana tersebut? Nah, menurut hukum antara suami dan istri tidak bisa mendirikan badan Usaha bersama berbentuk CV.
Kenapa : karena menurut UU Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan adalah harta bersama, sehingga dianggap masih satu kesatuan (dianggap 1 orang). KECUALI, diantara mereka ada pernjuan perkawinan atau perjanjian pisah harta.

Demikian Tulisan singkat ini. Semoga bermanfaat.

20/09/2024

PPJB dan AJB. Ibarat Nikah dan Lamaran..

Kalau kawan-kawan mau membantu dalam proses jual beli rumah yang masih dalam KPR, kawan-kawan akan menemukan istilah PPJB dan PJB. Walaupun namanya mirip, tapi makna dan fungsinya berbeda. Nah, pada tulisan kali ini izinkan saya menjelaskannya dengan singkat dan sederhana. Semoga bermanfaat..
------
Untuk memudahkan, saya akan gunakan perumpamaan ini :
Ketika seorang pria hendak menikahi wanita pujaan hatinya, sebelum resmi menikah di hadapan penghulu, biasanya si wanita akan diiket dulu. Biar (katanya) gak diambil orang. Ngiketnya dinamakan lamaran. Yang diserahkan pada saat lamaran bisa cincin, kalung, bisa juga yang lain. Nah, perlu digarisbawahi bahwa di tahap ini belum terjadi pernikahan. Si wanita belum resmi menjadi miliknya, begitupun si pria. Dan di tahap ini, masih ada kemungkinan untuk batal menikah kalau ketemu kondisi kondisi tertentu.

Setelah lamaran, beberapa waktu kemudian barulah diadakan akad nikah dengan dihadiri wali dan penghulu. Inilah saat sah-nya pernikahan. Sah menjadi suami – istri.
Inilah kebiasaanya. Meskipun sebenarnya sah-sah saja kalau mau langsung nikah tanpa melalui lamaran.
-------
Begini jugalah untuk proses jual beli rumah yang masih dalam KPR.
Harus diiket dulu. Ngiketnya menggunakan akta yang namanya PPJB. Kepanjangannya : Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Dari namanya saja sudah jelas kalau ini hanya suatu ikatan untuk kemudian nanti dilakukan jual beli.

Jual belinya, atau ‘Pernikahannya’ nanti di hadapan pejabat yang berwenang yatu PPAT. Dengan akta yang dinamakan PJB. Perjanjian Jual Beli.

Kenapa mesti diikat dulu? Kenapa gak langsung dilakukan PJB..?

20/09/2024

*PUNYA UANG JANGAN DISIMPAN TERUS...*

_Waktunya Investasi Tanah_ 🥳

*Kavling Permata Singasari*

_Pilihan terbaik di Bogor Timur Paling Dekat Cibubur_

Lokasi dekat Pesantren, Masjid, Area Wisata..
Akses mudah via Toll Cibubur

*Harga mulai 52 juta/Kavling*

*Free AJB, BPHTB Alias Gratis*
*Diskon 10%*
*Bonus Gazebo Bambu*
*Bonus 2 Pohon Buah*
*Gratis Biaya Perawatan Kavling 1 Tahun*

_Tunggu apalagi.._

_Yuk Segera Survei dan Amankan Kavling Idaman mu

hubungi : 0882 1641 8366

20/09/2024

18/09/2024

Berapa harga tenaga di CV..?

Ada 4 sahabat sejak bangku SMU memutuskan untuk memulai bisnis bersama. Sebut saja A B C dan D. A B C sebagai pemodal, yang D sebagai pengurus perusahaan. Yang ber 3 itu kebetulan adalah karyawan. Sementara yang 1 lagi memang memutuskan menjadi pengusaha. Dari ke 3 pemodal tsb, A memasukan modal 70 juta, B memasukkan 40 Juta, dan C memasukkan 20 juta. Betuk usaha yang mereka pilih adalah CV.
Kalau mereka tidak menetapkan cara pembagian laba, Ketika perusahaan mendapatkan keuntungan. Berapakah bagian D?

Jawaban :

Sewajarnya ketika mereka mendirikan perusahaan, pada AD / ART nya sudah diatur mengenai tata cara dan perhitungan dalam membagi keuntungan. Namun apabila ketentuan itu ternyata belu diatur, maka berlaku pasal 1633 KUH Perdata yang artinya modal tenaga dan pikiran yang disumbangkan oleh D dihargai sama dengan modal terkecil yg disetor oleh pemodal, yaitu sebesar 20 juta. Dengan begitu bagian keuntungan yang diterima D adalah sama besarnya dengan bagian keutungan yang diterima C.

Demikian Tulisan kali ini, Semoga bermanfaat.

13/09/2024

Menerima Jasa Pendirian PT /CV. Konsultasi

13/09/2024

Oh!! Ini Ternyata Fungsi Materai Pada Suatu Perjanjian…

“Pak kok gak ada materainya?, ndak SAH ini kwitansinya pak!”. Pernah dengan kalimat seperti itu..???
Atau yang seperti ini : “pak nanti tanda tangannya dikenakan di materainya ya pak. Biar sah!. Kalau iya, maka kawan-kawan termasuk yang terpapar informasi simpang siur dan menyesatkan. Lalu bagaimana yang benar ya?. Silahkan baca tulisan ini sampai selesai.

Ketika berbicara mengenai Perjanjian, mau tak mau kita harus membicarakan dasar hukum dari perjanjian itu. Secara spesifik ketentuan yang mengatur syarat-syarat sah dari suatu perjanjian ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 syaratnya yaitu : Kesepakatan yang membuat perjanjian, Kecakapan untuk membuat perjanjian, ada Objek perjanjian, dan Objek tersebut bukanlah yang melanggar Hukum (atau istillah hukumnya : Halal). Ke empat syarat ini harus terpenuhi semua kalau mau suatu perjanjian menjadi sah. Kurang satu saja maka berakibat perjajian menjadi tidak sah. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pembuat atau bisa juga dibatalkan demi hukum.

Nah dari penjelasan diatas, sudah jelas kan kalau Materai bukanlah penentu sah atau tidaknya suatu perjanjian. Hanya berupa pajak yang harus dibayar kepada Negara.

Terus, apa fungsi materai di perjanjian..? Ketika suatu dokumen hendak dijadikan alat bukti di pengadilan, maka sesuai peraturan yang ada, harus dibayar dulu pajaknya. Nah Materai inilah pajaknya. Dengan menempelkan materai pada suatu perjanjian artinya sudah dibayar pajaknya. Pajaknya dibayar di muka. Walaupun si pembuat pasti tidak berharap muncul sengketa yang berujung ke pengadilan.

Demikian untuk tulisan kali ini. Semoga bermanfaat.