GRO Plant Agri Consult M Sdn Bhd

28/08/2023

Rehabilitation..

12/08/2019

Kompas | Sabtu, 10 Agustus 2019
KUNJUNGAN KENEGARAAN

RI-Malaysia Berkomitmen Lawan Diskriminasi Sawit



KUALA LUMPUR, KOMPAS Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk terus bersama-sama melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, kedua negara tidak akan diam jika negosiasi terkait sawit tak juga diindahkan.



Komitmen perlawanan terhadap UE itu dikukuhkan dalam pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Kantor Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, Jumat (9/8/2019). ”Persatuan dalam melawan diskriminasi sawit kembali dibahas oleh kedua pemimpin dan beliau berdua memiliki komitmen untuk terus bersatu meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi.



Retno mengatakan, Indonesia dan Malaysia sudah cukup membuka diri untuk negosiasi. Negara-negara ASEAN bahkan sudah sepakat membentuk kelompok kerja dengan UE untuk membahas isu kelapa sawit itu. Namun, sampai kini belum ada kesepakatan soal arah serta tujuan kelompok kerja tersebut.



”ASEAN-UE sudah membentuk working group of palm oil, dan saya ingin melihat core-nya dulu, working group ini diarahkan ke mana, harus ada kesepakatan dulu. Kalau tidak ada kesepakatan, percuma,” tuturnya.



Pemerintah Indonesia juga melihat ada jalan tengah, salah satunya dengan mengombinasikan sertifikat produk sawit rujukan negara-negara produsen sawit dan UE. Saat ini, Indonesia menggunakan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), sementara UE menggunakan rujukan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.



Semestinya, lanjut Retno, UE bisa membandingkan ketentuan ISPO dan RSPO, lalu menyempurnakan standar produksi sawit rujukan masing-masing.



Retno menegaskan, Indonesia dan Malaysia sudah melakukan pendekatan terbuka dengan mengajak kerja sama terkait masalah sawit. Jika tawaran kerja sama itu tetap ditolak dan justru produk sawit terus didiskriminasi, Pemerintah Indonesia dan Malaysia tidak akan diam.



Isu sawit itu juga tetap akan dimasukkan dalam negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) Indonesia-UE. ”Posisi kita sejak awal sudah jelas, bahwa dalam negosiasi CEPA, isu kelapa sawit harus ada di sana. Jadi, posisi kita very clear, very firmed,” kata Retno.



insight.kontan.co.id | Senin, 12 Agustus 2019

Harga CPO Melambung Berkat Perang Dagang AS-China



JAKARTA. Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kembali bangkit setelah China menghentikan pembelian produk agrikultur asal AS.



Niat China menghapus tarif impor CPO juga mendukung kenaikan harga CPO.



Kemarin, Jumat (9/8), harga CPO kontrak pengiriman Oktober 2019 naik 1,92% ke RM 2.176 per ton.



Kenaikan harga ini terjadi sejak harga CPO menyentuh level terendah di RM 1.963 per ton, Juni lalu.



Analis Asia Trade Point Future Deddy Yusuf Siregar mengatakan, harga CPO terus naik karena pelaku pasar mulai mempertimbangkan dampak langkah China menghentikan impor produk agrikultur asal AS.



"Mulai timbul spekulasi apakah bisa CPO mengambil tempat di China, ada ekspektasi pembelian CPO dari China akan naik," kata Deddy, Jumat (9/8).



Sebelum perang dagang memburuk, China merupakan negara yang cukup besar membeli produk-produk agrikultur AS, salah satunya kedelai.



Minyak sawit dan minyak kedelai merupakan produk subsitusi yang saling bersaing mendapatkan bagian di pasar minyak nabati global.



Deddy mengatakan eskalasi perang dagang AS dan China bisa mengurangi pembelian minyak kedelai secara signifikan. Dus, kebutuhan minyak nabati akan diganti oleh sawit.



Kenaikan harga CPO juga tercermin dari naiknya ekspor minyak sawit.



Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, ekspor CPO di semester I-2019 naik 10% dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni dari 15,03 juta ton menjadi 16,84 juta ton.



Prospek harga CPO



Analis Monex Investindo Futures Ahmad Yudiawan menambahkan, sebelum Presiden AS Donald Trump mengancam mengenakan tarif impor ke produk China yang nilainya mencapai US$ 300 miliar, harga CPO sudah naik.



Saat itu, pelaku pasar menilai kesepakatan dagang akan terwujud dan mengurangi risiko perlambatan ekonomi. Dus, permintaan CPO bisa terdongkrak naik juga.



Namun, meski perang dagang memanas, harga CPO tetap merangkak naik. Sentimen utama penyokong harga CPO naik adalah rencana pemerintah China menghapus tarif kuota impor CPO.



Jika rencana tadi disahkan, volume ekspor CPO akan tergenjot dengan harga yang cenderung naik.



Sekadar informasi, rancangan aturan tersebut saat ini dibuka untuk mendapatkan respons publik hingga 22 Agustus.



Direktur Utama Garuda Berjangka Ibrahim menilai harga CPO berpotensi naik karena didukung tren penurunan suku bunga.



Menurut dia, ketika uang banyak beredar, permintaan CPO bisa naik. Ibrahim memperkirakan harga CPO bisa capai RM 2.400 di akhir tahun.



Sementara, Deddy mengatakan kini pelaku pasar masih menantikan hasil pertemuan delegasi AS dan China.



Bisa jadi di pertemuan tersebut muncul sentimen positif dan negatif bagi harga CPO.



Usaha Presiden Indonesia Joko Widodo mencari solusi atas diskriminasi CPO oleh Uni Eropa juga diharapkan mengangkat harga CPO.



Deddy merekomendasikan buy CPO.



Ia memperkirakan harga CPO berpotensi naik ke RM 2.200–RM 2.250 per ton di akhir tahun jika mampu bertahan di RM 2.100 per ton.



https://insight.kontan.co.id/news/harga-cpo-melambung-berkat-perang-dagang-as-china



cnbcindonesia.com | Senin, 12 Agustus 2019

Tertinggi Dalam 10 Pekan, Tapi Harga CPO dapat Ujian Berat



Jakarta, CNBC Indonesia - Mendapat beberapa sentinen positif, Harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) melesat naik 5,6% sepanjang pekan lalu, dan mencapai level tertinggi sejak 22 April lalu. CPO bahkan mencatat kenaikan lima hari berturut-turut, alias sempurna tanpa pernah melemah.



Harga CPO kontrak pengiriman Oktober di Bursa Malaysia Derivatives Exchange (BMDEX) mengakhiri perdagangan Jumat di level MYR 2.179/ton (US$ 520,92/ton)



Harapan damai dagang Amerika Serikat (AS) dengan China, serta kenaikan ekspor Malaysia membuat harga komoditas ini terkerek.



Dalam sebuah wawancara dengan CNBC Internasional, Penasihat Ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, mengatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump, masih ingin melanjutkan dialog dagang dan membuka kemungkinan untuk memberi ruang pada pelonggaran bea impor produk China.



"Kenyataannya adalah kami masih mau untuk melakukan negosiasi. Kami merencanakan untuk mengundang tim negosiator China untuk datang ke mari (Washington) pada bulan September. Segala sesuatu dapat berubah terkait dengan tarif," ujar Kudlow dalam wawancara yang disiarkan dalam program "Squawk on the Street" di CNBC TV.



Pernyataan Kudlow memberi sinyal bahwa dialog dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia masih belum usai dan bisa jadi hasilnya positif.



Merespon hal tersebut harga minyak kedelai AS melesat naik, dan turut mengkerek harga CPO. Sepanjang pekan lalu, harga minyak kedelai AS mencatat kenaikan sebesar 4,5%.



Minyak kedelai merupakan saingan sejati dari minyak sawit, dimana seluruh fungsi minyak sawit dapat diganti oleh minyak kedelai. Jadi pergerakan harga kedelai biasanya akan memberi pengaruh searah pada harga CPO.



Tantangan Bagi CPO Pekan Ini



Bursa Malaysia libur pada Senin (12/8/19) besok dan baru buka lagi pada perdagangan Selasa. Tantangan untuk harga CPO sepertinya akan cukup berat di pekan ini, perang dagang AS-China sepertinya akan kembali memanas.



Presiden Trump mengatakan AS belum akan membuat kesepakatan dagang, meski China ingin melakukannya, sebagaimana dilaporkan CNBC Internatioal pada Jumat pekan (9/8/19) waktu AS.



Sementara itu penasehat perdagangan Presiden Trump, Peter Navaro, mengatakan AS akan mengambil tindakan keras jika terus mendepresiasi mata uangnya.



"Jelas, mereka (China) memanipulasi mata uangnya dari sudut pandang perdagangan" kata Navaro dalam acara Closing Bell CNBC International pada Jumat lalu. "Jika mereka terus melakukannya, kita (AS) akan mengambil tindakan keras pada mereka" tegas Navaro.



Di sisi lain, sepanjang pekan lalu Pemerintah China "bungkam", bahkan saat tidak ada satupun pernyataan keluar dari pejabat-pejabat terkait saat AS mulai menunjukkan niat baik, seperti yang disampaikan oleh Kudlow yang masih ingin melakukan perundingan dagang.



Bank Sentral China (People's Bank of China/PBoC) justru terus mendepresiasi kurs yuan terhadap dolar AS. Pada Senin (5/8/19) PBoC mengejutkan pasar global dengan mendepresiasi kurs yuan hingga ke level terlemah dalam lebih dari satu dekade terakhir, atau tepatnya sejak Desember 2008.



Semenjak saat itu, PBoC teris melemahkan nilai tukar yuan melawan dolar AS, terakhir pada hari Jumat nilai tengah ditetapkan sebesar 7,0136/US$.



Isu perang dagang AS-China masih akan menjadi sentimen utama di pekan ini, apalagi China sebelumnya CNBC International melaporkan seorang juru bicara untuk Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan asal Negeri Panda telah berhenti membeli produk agrikultur asal AS.



Meredupnya harapan akan adanya perundingan dagang tentunya akan menekan harga minyak kedelai, dan bisa berdampak pada harga CPO.



Di awal perdagangan nanti CPO sepertinya akan mendapat sentimen positif dari peningkatan ekspor Malaysia. Data dari AmSpec Malaysia menunjukkan ekspor Malaysia pada periode 1-10 Agustus melonjak 39,1% menjadi 511,756 ton, dibandingkan periode yang sama bulan Juli 367.950 ton.



Sementara itu Malaysia akan melaporkan data resmi ekspor, persediaan, dan produksi bulan Juli pada hari Selasa pekan ini.



Persediaan minyak sawit Malaysia yang diprediksi menunjukkan peningkatan untuk pertama kalinya dalam lima bulan terakhir, berdasarkan survei Reuters. Persediaan diprediksi naik 1,8% menjadi 2,47 juta ton, produksi meningkat 11,4% menjadi 1,69 juta ton, dan ekspor naik 3,8% menjadi 1,44 juta ton.



Rilis data-data tersebut juga akan menjadi penggerak CPO di pekan ini. TIM RISET CNBC INDONESIA (pap/hps)



https://www.cnbcindonesia.com/market/20190811150651-17-91177/tertinggi-dalam-10-pekan-tapi-harga-cpo-dapat-ujian-berat/



kaltim.prokal.co | Senin, 12 Agustus 2019

Kaltim Terus Terdampak Penurunan Harga CPO



SAMARINDA – Harga tandan buah segar (TBS) pada Juli jatuh pada Rp 1.173 per kilogram. Jumlah itu terus mengecil jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 1.197 per kilogram. Pelemahan harga TBS tentunya tidak lepas dari terus suramnya harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).



Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, fluktuasi harga komoditas merupakan hal wajar. Seluruh hasil pertanian pasti mengalami hal serupa. Saat ini harga-harga yang sudah ditetapkan per bulan merupakan standar bagi para petani yang sudah bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit di Kaltim, khususnya kebun plasma. Sehingga ini menjadi harga acuan oleh petani.



“Harga TBS tersebut, ditetapkan berdasarkan harga CPO dunia. Sehingga pelemahan harga CPO pasti dirasakan oleh petani Kaltim,” katanya Jumat (9/8).



Menurutnya, harga CPO ditentukan oleh harga pasar dari supplay dan demand. Sehingga penurunan dan peningkatan TBS tentunya berdasarkan dari permintaan CPO. Dengan begitu pelemahan harga jual CPO, dampaknya akan langsung terasa oleh TBS di daerah.



“Setiap bulan perhitungan TBS kelapa sawit membutuhkan komponen harga CPO dunia,” tutupnya.



Secara tahunan, harga internasional dan domestik CPO masing-masing terkoreksi minus 16,92 persen year on year (yoy) dan minus 18,31 persen (yoy). Adapun berlanjutnya penurunan harga acuan tersebut disebabkan masih dibatasinya penggunaan CPO di Uni Eropa (UE), menyebabkan pangsa pasar CPO global menjadi terbatas di tengah masih terjaganya pasokan CPO.



Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammad Sjah Djafar mengatakan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Kaltim setelah batu bara. Penurunan atau pun peningkatan harga komoditas ini pasti berpengaruh besar terhadap ekonomi Bumi Etam.



“Saat ini harga memang masih terus mengalami perlambatan,” katanya, Minggu (11/8).



Penurunan juga terjadi pada pertumbuhan nilai ekspor CPO yang mengalami perlambatan dari 158,85 persen (yoy) pada awal tahun menjadi 53,77 persen (yoy) saat ini. Padahal pada triwulan pertama tahun ini ekspor crude palm oil (CPO) Kaltim sudah tumbuh 57,42 persen (yoy) dibadingkan dengan triwulan IV 2018.



“Kelapa sawit Indonesia saat ini terus memiliki tantangan yang berasal dari eksternal,” ujarnya.



Dia menjelaskan, UE menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit akan mempercepat proses deforestasi dan merusak lingkungan. Aksi UE menentang produk-produk berbasis kelapa sawit merupakan upaya mereka untuk melindungi produk minyak nabati UE yang berbasis rapeseed dan sunflower seed. Paling terbaru, UE sedang mengusulkan kebijakan penggunaan Renewable Energy Directive (RED II).



“Sebenarnya kebanyakan yang ditentang adalah industri turunan CPO. Tapi karena kebanyakan Kaltim masih mengekspor CPO, sehingga dampaknya belum terlalu besar untuk ekspor kita,” ungkapnya.



Dia mengatakan, namun untuk kinerja ekspor secara menyeluruh pasti terasa. Sebab, harga CPO terus anjlok yang akan dirasakan hingga penurunan harga TBS kelapa sawit. Tentunya penurunan secara pemasukan akan terasa, baik dari petani maupun pelaku usaha ekspor CPO. Pemerintah harus melakukan gerakan agar kampanye tersebut tidak berlangsung dalam jangka panjang. Apalagi untuk daerah yang sudah memiliki industri turunan kelapa sawit. “Kalau kampanye negatif terus berlangsung, harga CPO domestik maupun internasional akan terus anjlok,” pungkasnya. (*/ctr/tom/k18)



https://kaltim.prokal.co/read/news/359375-kaltim-terus-terdampak-penurunan-harga-cpo.html



gatra.com | Senin, 12 Agustus 2019

Riau Kesulitan Incar Pajak CPO, Ini Alasannya



Gatra.com - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengincar pendapatan dari pajak ekspor Crude Palm Oil (CPO) alias minyak sawit, dipastikan bakal menuai kendala. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Jon Erizal, mengatakan, pajak ekspor CPO telah membaur dengan sumber pendapatan negara lain. Itulah yang menjadi alasan bahwa keinginan Pemprov Riau memburu pajak CPO akan sulit.



"Ini kan sudah saya komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, bagaimana kalau pajak CPO itu mengalir ke daerah penghasil CPO seperti Riau. Nah jawaban kementerian keuangan, dana itu sudah bercampur dengan pendapatan lain," kata politisi PAN ini kepada Gatra.com di sela-sela acara peringatan ulang tahun ke-62 Provinsi Riau, Jum'at (9/8).



Lebih jauh Jon Erizal menyebut, meski pajak CPO telah membaur dengan jenis pendapatan negara lainnya, upaya Pemprov Riau untuk mendapatkan imbal hasil atas status Riau sebagai penghasil CPO masih bisa dilakukan. Hanya saja, upaya itu butuh sinergitas yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif.



Jon kemudian mengurai bahwa ada dua jalur yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan asas manfaat dari status Riau sebagai penghasil CPO. Salah satunya dengan merangkul Badan Pengelolah Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).



"Pajak CPO itu kan diterapkan pada nilai $US 700 perton. Kalau harga CPO di atas $US 500 Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS akan memungut $US50 perton. Lembaga ini menyasar tiga fungsi: replanting hingga meningkatkan biofuel dan riset. Upayanya tentu bagaimana porsi untuk Riau lebih banyak," kata Anggota DPR RI dari dapil Riau 1 ini.



Selain melalui BPDPKS, pajak ekspor sawit juga mengalir dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke daerah. Kata Jon, skema ini mengharuskan adanya perembukan antara anggota parlemen asal Riau dengan pihak eksekutif agar aliran dana untuk DAK dan DAU ke Riau lebih banyak.



"Lantaran pajak ekspor CPO sudah menjadi bagian pendapatan negara bersama komponen pendapatan yang lain, maka bentuk yang masuk ke daerah itu melalui DAK dan DAU. Peluangnya adalah bagaimana porsi DAK dan DAU bisa lebih besar untuk Riau. Kita kan secara lisan bisa menyuarakan itu, tapi yang memasukan surat formilnya tetap eksekutif (Pemda). Pak Syamsuar sudah membicarakan ini dengan caleg - caleg terpilih," ujarnya.



Saat ini Pemprov Riau sedang mengupayakan pajak ekspor CPO menjadi opsi pendapatan potensial di tengah lesunya sektor migas. Pajak ekspor ini menjadi sangat seksi lantaran kelapa sawit sebagai bahan baku CPO merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan di Riau, baik oleh korporasi maupun masyarakat. Sebagai informasi, berdasarkan data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) luas lahan kebun sawit di Riau mencapai 4,4 juta hektar. Sekitar separuh dari luasan itu adalah milik petani.



https://www.gatra.com/detail/news/436657/economy/riau-kesulitan-incar-pajak-cpo-ini-alasannya



cnbcindonesia.com | Senin, 12 Agustus 2019

Jokowi: Sayonara Era Komoditas, Ini Tumpuan Ekonomi RI



Jakarta CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa era komoditas yang selama ini menjadi penopang ekonomi Indonesia sudah mulai lewat. Pemeritah, kata Jokowi, akan fokus pada peningkatan kualitas SDM sebagai pondasi pembangunan ekonomi Indonesia.



Hal tersebut disampaikan Jokowi pertengahan pekan ini saat menghadiri di Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8/2019).



Menurut Jokowi SDM adalah kunci yang konsisten. Jika Indonesia sukses membagun sistem SDM yang andal maka akan berbuah keberhasilan di berbagai sektor.



"Sekali lagi, pentingnya sumber daya manusia bagi sebuah pembangunan. Oleh sebab itu, setelah 5 tahun setelah fokus pada infrastruktur, 5 tahun ke depan fokus pada SDM. Kejayaan minyak dan kayu sudah selesai, kejayaan komoditi SDA sudah hampir selesai, fondasi kita ke depan percayalah SDM kita yang berkualitas," ujar Jokowi.



Merespons pernyataan kepala negara tersebut, Direktur Indonesia Petroleum Association (IPA) Nanang Abdul Manaf tak menampik hal itu. Ia mengatakan, memang, harus disadari, industri minyak, utamanya di sektor hulu, tidak lagi menjadi primadona.



"Untuk itu, kita harus kompetitif untuk bisa datangkan investor. Improve aturan-aturannya," ujar Nanang saat dijumpai di Jakarta, Kamis (8/8/2019).



Direktur Operasi SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan akan terus mencari cara untuk dapat merealisasikan target produksi minyak mencapai 1 juta barel per hari,



"Ini tantangan bagi para kontraktor migas (KKKS) untuk mencari penemuan besar," pungkasnya.



Apalagi, sebelumnya, SKK Migas mengungkapkan adanya temuan cadangan migas raksasa. Melalui pusat data Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI), SKK Migas mampu memetakan potensi cadangan minyak dan gas besar di Indonesia.



Berdasarkan data SKK Migas, produksi migas Indonesia sedang berada dalam tren penurunan.Pada tahun 2018, produksi minyak mentah Indonesia tercatat sebesar 772 ribu barel/hari atau turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 801 ribu barel/hari.



Sementara produksi gas di tahun yang sama juga hanya sebesar 1.113 MBOEPD turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.137 MBOEPD.



Hal itu disebabkan kondisi sumur-sumur migas RI yang sudah tua. Semakin lama dieksploitasi, tingkat produksi biasanya memang akan menurun.



Tanpa adanya penemuan cadangan migas baru, SKK Migas memperkirakan tren penurunan produksi akan terus berlanjut setidaknya hingga 2050.



Adapun berdasarkan data dari Purnomo Yusgiantoro Center (YPC) mengungkapkan bahwa cadangan terbukti energi fosil di Indonesia akan akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama.



Ada tiga komoditas utama energi fosil yang disebut oleh YPC, yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.



Bila terus diproduksi dengan asumsi konstan setiap tahun, maka cadangan terbukti minyak dan gas bumi akan habis dalam masing-masing 11,2 dan 35 tahun. Sementara batu bara akan habis dalam 31 tahun.



Sementara itu, komoditas andalan Indonesia lainnya, minyak sawit menta (crude palm oil/CPO), juga sedang mengalami tekanan.



Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) saat ini resah dengan kondisi yang dihadapi industri minyak sawit Indonesia. Ketidakpastian dalam dinamika pasar minyak nabati dunia membuat harga CPO tetap bergerak pada kisaran harga rendah.



"Sementara itu, pertumbuhan daya serap pasar minyak sawit di dalam negeri juga tidak terlalu besar," ujar Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Kamis (08/08/2019).



Menurut Mukti, kinerja ekspor minyak sawit Indonesia tidak tumbuh maksimal karena ada beberapa dinamika di pasar global khususnya di negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti India, Uni Eropa, China dan Amerika Serikat (AS).



https://www.cnbcindonesia.com/market/20190811144520-17-91176/jokowi-sayonara-era-komoditas-ini-tumpuan-ekonomi-ri



batampos.co.id | Senin, 12 Agustus 2019

Malaysia – Indonesia Berjuang Bersama demi Sawit



Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bersepakat memerangi langkah diskriminasi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit. Hal ini diungkapkan saat pertemuan bilateral di Putrajaya, Jumat (9/8) lalu.



”Kedua pemimpin memiliki komitmen kuat melanjutkan perjuangan melawan diskriminasi minyak kelapa sawit,” ujar Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi seperti dikutip dari kantor berita Antara, kemarin.



Indonesia dan Malaysia tetap memiliki komitmen tinggi terhadap pengelolaan dan pemrosesan minyak sawit berkelanjutan.



”Indonesia memiliki sertifikasi minyak sawit dan data ilmiah untuk perbandingan,” ujarnya.



Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa telah sepakat membentuk kelompok kerja minyak kelapa sawit.



”Pendekatan kami terbuka. Tak boleh diskriminasi. Kita akan berjuang,” katanya.



Ekspor minyak sawit Indonesia, termasuk CPO dan turunannya, oleokimia, dan biodiesel pada April, telah turun 18 persen mencapai 2,44 juta ton dibandingkan dengan total ekspor 2,96 juta ton pada Maret.



”Mei, ekspor telah mencatat kenaikan tetapi belum melampaui harapan,” Direktur Eksekutif Gapki, Mukti Sardjono. (*)



https://batampos.co.id/2019/08/12/malaysia-indonesia-berjuang-bersama-demi-sawit/



industry.co.id | Senin, 12 Agustus 2019

Preiden Jokowi-PM Malaysia Bahas Diskriminasi Sawit



Kuala Lumpur-Meskipun hanya berlangsung beberapa jam, pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad di Perdana Putra Building lantai 5, Putrajaya, Jumat (9/8/2019) siang, telah membahas beberapa isu penting, beberapa di antaranya sudah mencapai kesepakatan.



Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengemukakan, soal Community Learning Centre (CLC) misalnya, PM Mahathir Mohammad memberikan komitmen untuk memperhatikan permintaan Indonesia dan akan membantu Indonesia dalam rangka pengadaan CLC yang sangat diperlukan bagi anak-anak dari tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia khususnya berada di Semenanjung.



“Sejauh ini Indonesia telah memiliki CLC di wilayah Sabah dan Serawak, sementara di wilayah Semenanjung sampai saat ini Indonesia belum memiliki,” kata Menlu kepada wartawan dalam konferensi pers di Hotel Ritz Charlton, Singapura, Jumat (9/8/2019)



Isu kedua yang dibahas oleh kedua pemimpin, menurut Menlu Retno Marsudi, adalah komitmen untuk terus bersatu melawan diskriminasi terhadap sawit. “Jadi sekali lagi persatuan dalam melawan diskriminasi terhadap sawit kembali dibahas oleh kedua pemimpin dan beliau berdua memiliki komitmen yang tinggi untuk meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit,” ujarna.



Sementara pembahasan mengenai masalah perbatasan, dimana kita masih memiliki 9 OBP (Outstanding Border Problem) yang belum selesai, tetapi 2 di antaranya sudah dapat diselesaikan sehingga menyisakan 7 OBP. Sementara itu mengenai batas laut beberapa sudah berhasil ada kemajuan karena batas lautnya panjang kita banyak sekarang fokus di beberapa laut teritorial terutama di Laut Sulawesi dan di Laut Malaka sebelah selatan ada progres yang cukup banyak.



“Presiden dan Tun Mahathir mengatakan bahwa kedua pemimpin mendorong agar negosiasi diintensifkan agar hasilnya segera dapat kita lihat,” terang Menlu, seperti dilansir laman Setkab.



Selain ketiga isu tersebut, Menlu Retno Marsudi menambahkan, bahwa PM Mahathir Mohammad mendiskusikan kembali mengenai masalah mobil. Kerja sama untuk mobil ASEAN.



“Presiden tadi mengatakan bahwa beliau akan menugaskan Menteri Perindustrian untuk melakukan segera pembicaraan dengan Menteri Perindustrian dari Malaysia untuk memfollow-up apa yang dibahas Presiden dengan PM Tun Mahathir,” pungkas Menlu.



https://www.industry.co.id/read/54151/preiden-jokowi-pm-malaysia-bahas-diskriminasi-sawit



infosawit.com | Senin, 12 Agustus 2019

Impor China Melambung, Kinerja Ekspor Minyak Sawit Indonesia Hanya Naik 10%



JAKARTA - Semester pertama 2019 Kinerja ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya, biodiesel dan oleokimia) membukukan kenaikan hanya 10% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, atau dari 15,30 juta ton pada Januari – Juni 2018 naik menjadi 16,84 juta ton pada periode yang sama tahun 2019.



Dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono, kenaikan volume ekspor ini seharusnya masih bisa digenjot lebih tinggi lagi, akan tetapi karena beberapa hambatan dagang membuat kinerja ekspor tidak maksimal.



Sementara itu volume ekspor khusus CPO dan turunannya saja (tidak termasuk biodiesel dan oleokimia) pada semester I 2019 hanya mampu terkerek 7,6% atau dari 14,16 juta ton pada Januari – Juni 2018, naik menjadi 15,24 juta ton periode yang sama 2019.



Tercatat volume ekspor Indonesia khusus CPO dan turunannya pada semester pertama 2019 mengalami penurunan hampir di semua negara tujuan utama ekspor Indonesia kecuali China. Semester I 2019, China membukukan impor CPO dan turunannya (tidak termasuk biodiesel dan oleokimia) sebanyak 39% atau dari 1,82 juta ton periode Januari – Juni 2018 melambung menjadi 2,54 juta ton pada periode yang sama 2019.



“Meningkatnya permintaan dari China merupakan salah satu dampak dari perang dagangnya dengan AS dimana Negeri Tirai Bambu ini mengurangi pembelian kedelai secara signifikan dan menggantikan beberapa kebutuhan dengan minyak sawit,” catat Mukti dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.



Sementara volume ekspor Indonesia khusus CPO dan turunannya pada semester pertama 2019 ke Uni Eropa mengalami stagnasi dengan kenaikan yang hanya mampu mencapai 0,7% saja atau dari 2,39 juta periode Januari – Juni 2018 naik tipis menjadi 2,41 juta ton periode yang sama 2019.



Di lain sisi, volume ekspor Indonesia khusus CPO dan turunannya pada semester pertama 2019 ke India tersungkur 17% atau dari 2,5 juta ton semester I 2018 turun menjadi 2,1 juta ton periode yang sama 2019. Penurunan juga diikuti oleh Amerika Serikat 12%, Pakistan 10% dan Bangladesh 19%. (T2)



https://www.infosawit.com/news/9202/impor-china-melambung--kinerja-ekspor-minyak-sawit-indonesia-hanya-naik-10-



infosawit.com | Senin, 12 Agustus 2019

2023 RSPO Targetkan Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan 23 Juta Ton



JAKARTA – Melemahnya harga minyak sawit di dunia telah menekan industri kelapa sawit, utamanya pelaku perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Lantas bagaimana dengan potensi pasar minyak sawit berkelanjutan di dunia?



Dikatakan Community Outreach & Engagement Manager Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia, Imam A El Marzuq produksi minyak sawit berkelanjutan di dunia dikuasai oleh dua produsen utama yakni Indonesia dan Malaysia.



Lebih lanjuta kata Imam, bila bicara pasar maka masih banyak pelaku pasar yang telah menyampaikan komitmennya untuk menggunakan minyak sawit berkelanjutan (Certified Sustainable Palm Oil ), sehingga potensi pasar minyak sawit berkelanjutan terbuka lebar.



Terdapat dua kriteria pasar yang berpotensi untuk dimasuki, yakni pasar dengan tingkat konsumsi yang tinggi biasanya pasar ini berada di kawasan Negara-negara Asia, lantas kedua, mereka yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat.



“Di Jepang, China dan India sudah mulai membuka pasar minyak sawit berkelanjutan, demikian juga dengan kawasan Timur Tengah,” katanya dalam Acara FGD Sawit Berkelanjutan: Diskusi Sawit Bagi Negeri Vol 3, denga tema “Peluang Pasar Sawit Berkelanjutan Indonesia” yang diadakah Majalah InfoSAWIT, di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (7/8/2019).



Tercatat dengan memproduksi minyak sawit berkelanjutan juga membuka peluang perlindungan lingkungan, misalnya dalam skim produksi Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) yang diterapkan pada RSPO, tidak hanya berfokus memaksimalkan produksi tetapi juga melibatkan preservasi dan proteksi lingkungan.



Saat ini Indonesia dan Malaysia masih menjadi produsen utama minyak sawit berkelanjutan. “Di Indonesia mencerminkan para pengusaha perkebunan temasuk pekebun kecil dan skema kemitraan dan swadaya terus bergulir di lapangan, kendati ada hantaman dari berbagai sisi, ini membuktikan keunggulan minyak sawit Indonesia masih teruji,” kata Imam.



Lebih lanjut kata Imam, pada tahun 2023 RSPO menargetkan produksi minyak sawit berkelanjutan di dunia bisa mencapai 23 juta ton, serta mendorong penyerapan minyak sawit berkelanjutan di dunia



Untuk itu, kata Imam, strategi yang akan dilakukan adalah mendorong agar pekebun (grower/ perusahaan perkebunan) dapat menjaga komitmennya dan memenuhi rencana Time Bond Plan (TBP) masing masing tepat waktu.



Selain itu, RSPO juga menargetkan, pada tahun 2023, seluruh produksi CSPO dapat diserap oleh pasar sebagai produk minyak yang bersertifikat sawit berkelanjutan, baik melalui penjualan secara fisik, melalui skema credits, ataupun penjualan di bawah skema sertifikasi lain.



Sekadar catatan, produksi CSPO asal Indonesia per bulan Juni 2019 mencapai 7.819.243 ton, berasal dari sebanyak 195 pabrik kelapa sawit (PKS) bersertifikat. Angka itu, belum memperhitungkan PKS independen. Volume CPO Indonesia bersertifikat RSPO per bulan Juni 2019 tersebut melonjak dibanding data per bulan Juni 2018 yang tercatat sebanyak 6.372.147 ton.



Secara total, CSPO global per bulan Juni 2019 tercatat sebanyak 14.197.452 ton, dihasilkan dari 389 PKS, belum termasuk PKS independen. Atau,14.290.537 ton termasuk volume CSPO dari petani swadaya bersertifikat. Meningkat dibanding data hingga bulan Juni 2018, yang tercatat mencapai 12.282.384 MT untuk CSPO global.



Sementara itu, luas lahan kebun sawit global yang telah bersertifikat RSPO per bulan Juni 2019 tercatat mencapai 3.891.983 hektare (ha), termasuk kebun dari petani swadaya bersertifikat. Atau 3.867.226 ha tanpa memperhitungkan luas kebun petani swadaya bersertifikat RSPO.



Diskusi Sawit Bagi Negeri merupakan diskusi interaktif para pemangku kepentingan usaha kelapa sawit nasional, yang menghadirkan pembicara sebagai narasumber dari berbagai kalangan, untuk memberikan gambaran utuh mengenai keberadaan minyak sawit. Bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai keberadaan dan kontribusi minyak sawit, bagi negara, sosial dan lingkungannya.



Diskusi Sawit Bagi Negeri mendapatkan dukungan pendanaan dari BPDP Kelapa Sawit, RSPO, dan Sinarmas dengan mitra strategis Media InfoSAWIT dan Palm Oil Magazine. Diskusi yang merangkul para pemangku kepentingan minyak sawit seperti pemerintah, pelaku usaha, periset, organisasi, aktivis sosial dan lingkungan serta pihak lainnya, untuk berdiskusi membangun minyak sawit Indonesia.



https://www.infosawit.com/news/9203/2023-rspo-targetkan-produksi-minyak-sawit-berkelanjutan-23-juta-ton



katadata.co.id | Senin, 12 Agustus 2019

Infografik: Malaysia Rebut Pasar Sawit Indonesia di India



Selama ini Indonesia mendominasi pasar sawit di India, tapi sejak awal tahun ini Malaysia mengambilalih posisi Indonesia.



India adalah konsumen produk sawit terbesar di dunia. Negara ini mengimpor sekitar 20 persen dari total 44 juta ton sawit yang diperdagangkan pada 2018. Dalam 10 tahun terakhir, India mengimpor rata-rata 7,7 juta ton per tahunnya. Jumlah itu didominasi produk dari Indonesia sebesar 69,8 persen, Malaysia dengan 27,5 persen, dan sisanya dari 2,7 persen dari negara-negara lainnya.



Namun sejak awal 2019, Malaysia mengekspor lebih banyak sawit ke India. Berdasarkan data Department of Commerce India, Malaysia telah mengekspor 2,2 juta ton sawit pada Januari-Juni 2019. Jumlah ini naik 14 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pangsa pasar Indonesia justru turun 11 persen yakni hanya mengekspor 2,1 juta ton sawit.



Situasi ini lantaran produk Malaysia diuntungkan dengan tarif bea masuk impor yang lebih rendah ketimbang Indonesia. Perjanjian kerja sama perdagangan Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (MICECA) menetapkan sawit dari Malaysia dikenai tarif sebesar 40 persen dan 45 persen untuk produk turunannya. Sedangkan, sawit dari Indonesia dikenai tarif sebesar 40 persen dan 50 persen untuk produk turunan.



https://katadata.co.id/infografik/2019/08/12/infografik-malaysia-rebut-pasar-sawit-indonesia-di-india



infosawit.com | Senin, 12 Agustus 2019

Semester I-2019 Serapan Biodiesel Sawit 3,29 Juta Ton



JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, penyerapan Biodiesel sawit di dalam negeri selama semester I 2019, sangat impresif. Sepanjang Januari – Juni 2019 penyerapan biodiesel telah mencapai 3,29 juta ton atau naik 144% dibandingkan periode yang sama 2018 yang hanya mampu menyerap sebesar 1,35 juta ton.



“Angka ini menunjukkan program mandatori B20 telah berjalan dengan baik di PSO dan non PSO,” kata Mukti dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.



Hingga saat ini pemerintah tetap diharapkan untuk mengakselerasi mandatori B30 yang saat ini uji coba jalan sedang berlangsung. Pemerintah juga didorong untuk memperluas penggunaan minyak sawit langsung untuk pembangkit PLN.



“Jika semua program penyerapan dalam negeri dapat berjalan dengan baik maka, ketergantungan Indonesia pada pasar global akan dapat dikurangi,” tutur Mukti.



Sementara dari sisi harga, sepanjang semester pertama 2019 harga CPO global bergerak di kisaran US$ 492,5 - US$ 567,5 per metrik ton dengan harga rata-rata di kisaran US$ 501,5 – US$ 556,5 per metrik ton.



Produksi minyak sawit pada Juni menunjukkan trend pernurunan sebesar 16% dibandingkan pada Mei lalu atau dari 4,73 juta ton di Mei menurun menjadi 3,98 juta ton di Juni. Sementara itu stock minyak sawit Indonesia di Juni ini masih bertahan di level sedang yaitu 3,55 juta ton. (T2)



https://www.infosawit.com/news/9204/semester-i-2019-serapan-biodiesel-sawit-3-29-juta-ton



borneo24.com | Senin, 12 Agustus 2019

Kinipan Tak Butuh Sawit, Mereka Perlu Hutan



PANGKALAN BUN, BORNEO24 – Masyarakat Kinipan, Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau menegaskan, mereka sangat membutuhkan keberadaan hutan. Sebaliknya, mereka takut investasi perkebunan kelapa sawit di daerah mereka akan menjadi bencana seperti di banyak daerah di Kalimantan Tengah.



Hal tersebut disampaikan lima perwakilan Masyarakat Adat Laman Kinipan dan Kepala Desa Kinipan Hengky, saat berkunjung ke Kantor Borneo24 di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Sabtu (3/8/2019) lalu.



“Warga saya meminta tidak perlu perkebunan kelapa sawit, mereka butuh hutan hijau. Istilahnya, selama ini warga makan daun Kelakai (Stenochlaena palustris,) juga sehat. Kami tidak miskin, kami sejahtera dan kami maunya hutan hijau,” kata Hengki.



Diceritakan Hengky, saat ini masyarakatnya berkonflik dengan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Persoalannya, perusahaan tersebut menggarap wilayah yang menjadi hutan adat yang telah dijaga dan dirawat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.



Mewakili Masyarakat Adat Laman Kinipan, Effendy Buhing menuturkan, konflik antara pihaknya dengan perusahaan sudah sampai di tingkat pusat. Namun dalam pertemuan yang digelar oleh Kantor Staf Presiden di Jakarta, Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Lamandau tidak hadir.



Tapi dalam forum tersebut terungkap, wilayah dibabat Desa Kinipan tidak berada di dalam HGU yang dikatongi perusahaan.



“Tidak ada masuk. Hari ini kami akan diberikan peta oleh pihak BPN Pusat. Kami masih menunggu” kata Effendy Buhing.



Hingga saat ini, Hutan Desa Kinipan yang dibuka pihak perusahaan sudah ditanami sawit. Masyarakat terus berjuang untuk mempertahankan lahannya dan akan menjadikan hutan kinipan desa adat.



Sampai berita ini ditulis, Borneo24 masih mencari narahubung dari pihak menajemen perusahaan yang disebut.



https://borneo24.com/2019/08/05/kinipan-tak-butuh-sawit-mereka-perlu-hutan/



tribunnews.com | Senin, 12 Agustus 2019

KLHK: Tidak Benar Deforestasi Indonesia Buruk



TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, moratorium pemberian izin baru hutan alam primer dan gambut efektif mengurangi angka deforestrasi.



Karena itu, deforestasi Indonesia yang memburuk, seperti dikatakan Greenpeace dalam pernyataan persnya, tidak benar.



Bantahan KLHK terhadap pernyataan Greenpeace tersebut disampaikan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK, Belinda Arunawati Margono, Minggu (11/8).



Belinda mengungkapkan, laju deforestasi Indonesia sebelum dan sesudah moratorium.



Dikatakannya, luas Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) adalah 66 juta ha atau sebesar 35% dari luas daratan Indonesia, dan berada baik di dalam maupun luar kawasan hutan.



"Perlu juga dipahami bahwa di dalam PIPPIB, terdapat areal berkategori kawasan hutan, lahan gambut dan hutan alam primer. Di dalam kategori kawasan hutan dan lahan gambut, terdapat areal yang tidak bertutupan hutan karena memang merupakan ekosistem alami yang dijaga seperti rawa gambut, savanna, atau pun semak belukar alami. Total areal bertutupan hutan di dalam PIPPIB adalah 52,3 juta Ha, atau 79% dari luas PIPPIB,”papar Belinda,



Belinda menjelaskan, setelah moratorium diberlakukan pada tahun 2011, memang terjadi lonjakan angka deforestasi di tahun 2014-2015 karena kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).



Namun, bencana itu terjadi pada seluruh wilayah Indonesia, baik non-kawasan maupun kawasan hutan, tanah mineral maupun gambut, serta berhutan maupun tidak.



Sebelumnya Greenpeace melalui Kiki Taufik menyatakan bahwa deforestasi lebih buruk setelah moratorium.



Pernyataan Greenpeace ini tidak benar karena tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya.



https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/11/klhk-tidak-benar-deforestasi-indonesia-buruk



kalbar.prokal.co | Senin, 12 Agustus 2019

Restorasi Lahan Gambut Perlu Waktu Lama



PROKAL.CO, PONTIANAK- Diberitakan Rakyat Kalbar, restorasi lahan gambut tak serta merta langsung menjamin menghentikan kebakaran dalam waktu singkat. Apalagi, lahan gambut di Kalbar sebagian besar sudah terlanjur dirusak. Pernyataan itu diungkapkan Deputi Badan Restorasi Gambut (BRG), Alue Dohong.



“Restorasi lahan gambut yang sudah dirusak butuh waktu lama. Perlu dipahami, bahwa restorasi ini merupakan proses jangka panjang. Bukan berarti ketika kita sudah pasang sekat kanal, lalu sudah beres, tidak terbakar,” paparnya.



Kemajuan atau kemunduran, setelah lebih setengah abad baru terpikirkan masalah sekat kanal lahan gambut di Kalbar? Menurut Alue, sekat kanal yang dibuat untuk membasahi lahan gambut baru bisa berfungsi maksimal apabila konsep pembangunannya juga dilakukan dengan benar.



Artinya, membangun sekat kanal di lahan gambut harus dengan perhitungan. Tak boleh sembarangan. Polanya musti menggunakan sekat seperti tangga. Agar air mengalir sampai ke dasar lahan gambut, dan tidak mudah kering.



Selama ini, kata Alue, ada beberapa segmen kanal yang dibuat di lahan gambut di wilayah Rasau Jaya, belum berfungsi melembabkan lahan secara maksimal. Sebabnya, sekat kanal yang dibuat hanya dua tingkat. Akibatnya, pasok air tak mencukupi untuk membasahi lahan gambut yang kedalamanya rata-rata di atas 10 meter itu.



“Kita keterbatasan anggaran. Kita cuma bangun dua tingkat. Padahal kebutuhannya bisa 10 tingkat,” katanya.



Sebab itu, tahun berikutnya, lanjut dia, sekat kanal yang belum maksimal itu akan ditingkatkan. Agar kedepan lahan gambut yang masuk program restorasi itu tak mudah kekeringan.



Kendati demikian, Alue mengaku lahan gambut yang direstorasi tak lantas dijamin seratus persen aman dari kebakaran. Namun setidaknya lebih sedikit aman.



“Itu, terbakar mungkin saja terjadi. Tapi, mungkin intensitasnya tidak besar dibanding sebelumnya (sebelum direstorasi),” terangnya.



Dijelaskannya, sebagian besar lahan gambut di wilayah Kalbar sudah terdegradasi kekeringan. Itulah yang menjadi penyebab utama lahan gambut mudah terbakar.



“Paling bahaya bukan kebakaran permukaan. Tapi kebakaran underground fire (kebakaran di dalam tanah). Ini, kalau terjadi, kita hanya bisa padamkan apabila dia banjir di situ,” ucap Alue.



Dengan kondisi sekarang, ia memaparkan, muka air lahan di gambut turunnya satu setengah meter di bawah permukaan laut. Artinya, rata-rata ada satu meter lahan gambut yang betul-betul kering.



“Saat kita drain, kita keringkan dengan kanal kanal, karena dia 60 persen bahan organik maka dia akan menjadi bahan bakar,” pungkasnya.



Turunkan Unit Tipiter



Pada kondisi kekeringan dan struktur lahan di Kalbar, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tak gampang dicegah. Giliran Kota Sintang dikelilingi kabut asap tebal. Lahan gambut yang terbakar tak jauh dari pemukiman penduduk.



Polisi masih selidiki kebakaran yang terjadi sejak 4 Agustus lalu yang hampir merembet ke pemukiman. Polres Sintang langsung terjunkan jajaran Reskrim Unit Tipiter untuk selidiki kasus kebakaran lahan itu, Senin (5/8).



Di kawasan Jerora 2, Damkar yang masih memadamkan api dan masyarakat yang berusahan mengamankan lahan kebun miliknya. Kanit Tipiter Polres Sintang IPDA Rozehan Nur Ali dan anggotanya turun ke lokasi.



“Sejauh ini masih proses penyelidikan di beberapa titik kasus Karhutla di Kecamatan Sintang. Kita masih belum pasti apakah lahan ini milik warga atau perusahaan. Kita masih selidiki kasus ini,” kata Rozehan.



Kepolisian menurutnya sudah melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan.



“Kita sudah sampaikan ke masyarakat terkait bahaya membakar lahan, jika ada oknum yang sengaja bakar lahan, maka kami akan menindak tegas pelaku tersebut,” tegasnya.



Karhutla berakibat jalan provinsi MT Haryono terkepung asap yang tak jauh dari pemukiman. Pencegahan sudah dikerahkan oleh Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, pihak Sat Pol PP, aparat kecamatan, kelurahan dan masyarakat setempat.



Sebelumnya, Kasi Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sintang Yudius mengatakan, tercatat 26 kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) selama tiga bulan terakhir Mei-Juli 2019 yang ditangani.



“Tentu ini luar biasa. Dalam satu hari kita bisa menangani dua sampai tiga bahkan empat titik. Intensitasnya mulai meningkat bulan Juli,” jelasnya.



Sebenarnya, kata Yudius, api muncul sejak Mei walau tidak terlalu sering. Juli dan Agustus ini hampir tiap hari Damkar Sat Pol PP menangani kebakaran. Laporan baru di sekitaran lokasi yang tidak jauh dari pusat kota.



“Yang baru masuk itu Kecamatan Sintang, Kelam Permai, Sungai Tebelian dan Dedai. Dari beberapa kecamatan itu yang paling sering ditangani di Kecamatan Sungai Tebelian dan Kota Sintang,” terangnya.



Yudius menyebutkan, dari 26 kasus Karhutla yang ditangani Damkar Sintang mayoritas lahan gambut.



“Contoh di belakang jembatan timbang Sungai Ukoi itu ada belasan hektar lahan gambut yang kita padamkan,” terangnya.



Yudius menduga dengan melihat di lapangan ada terindikasi unsur sengaja. Namun dia tidak mengatakan bahwa ini disengaja oleh masyarakat atau oleh perusahaan. “Bisa saja karena puntung rokoknya dibuang sembarangan.

Harga CPO kembali bangkit pasca China menghentikan pembelian produk agrikultur asal AS.